FAKTAJABAR.CO.ID – Kejaksaan Negeri Garut menahan seorang kepala desa di Kecamatan Bayongbong karena diketahui melakukan tindakan korupsi uang dana desa. Jumlah uang dana desa yang dikorupsi sekitar Rp 400 juta. Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Sugeng Hariadi mengatakan, Kepala Desa Karyajaya yang ditahan pihaknya berinisial E. “E ini diketahui melakukan korupsi dana desa anggaran tahun 2017. Dari hasil pemeriksaan kita, uang ...
Read More »Tag Archives: korupsi
Oknum Parpol di Garut Diduga Sunat Dana PIP
GARUT – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan di tanah air kembali marak diperbincangankan publik. Kali ini kasusnya muncul pada Program Indonesia Pintar (PIP) dibeberapa sekolah jenjang sekolah dasar (SD) di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dugaan pungli berawal dari beredarnya bukti kwitansi pembayaran di pesan whatsapp dari pihak sekolah dasar di daerah Kecamatan Pasirwangi dan Kecamatan Malangbong kepada ...
Read More »Praktisi Hukum Pertanyakan Integritas Kejaksaan, Askun: Mana Kelanjutan Pelaporan Jejen Afandi?
KARAWANG – Praktisi hukum di Kabupaten Karawang H. Asep Agustian, SH. MH mempertanyakan kelanjutan kasus pelaporan Jejen Afandi terhadap dugaan penyuapan yang di lakukan Jimmy Ahmad Jamaksyari. Kasus itu diduga dipeti es-kan karena sejak 2016 hingga sekarang tidak jelas. Pasalnya, sejak Jejen melakukan pelaporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, sampai saat ini masyarakat masih menunggu kelanjutan atas laporan yang di ...
Read More »Ratusan Juta Duit Anggota Koperasi PLN Belum Dibayarkan, Anggota Ancam Lapor Polisi
KARAWANG – Puluhan anggota koperasi APJ PLN Karawang mendesak pengurus koperasi MJS yang ditunjuk sebagai vendor menyelesaikan hak bagi hasil anggota senilai ratusan juta rupiah. Nara sumber Fakta Jabar menyebutkan, sedikitnya terdapat 90 anggota koperasi yang haknya belum diberkan oleh pengurus koperasi. 60 anggota dari bagian penertiban dan 30 anggota dari bagian awak sopir. “Besarannya variatif kang, dari mulai Rp ...
Read More »Lapas Karawang Deklarasi Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
KARAWANG– Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang menggelar deklarasi Janji Kinerja dan pencanangan zona Integritas menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lapangan Lapas, Senin (03/02/2020). Deklarasi sendiri dipimpin oleh Kepala Lapas Karawang Lenggono dan disaksikan Kasat Narkoba Polres Karawang, Pengadilan Negeri Karawang, Kejaksaan Karawang, Kodim Karawang, Kepala BNNK Karawang serta diikuti pejabat administrasi beserta ...
Read More »Soal PBB, Askun Minta RPM Bayar PBB Rp 1, 6 M
KARAWANG -Mencuatnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit Tahun 2018 terkait kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT. Bukit Muria Jaya (BMJ) Tahun 2017 sebesar Rp. 1.657.273.035,00 Pemerhati politik dan pemerintahan, H. Asep Agustian, SH. MH, yang pertama kali meletupkan kabar adanya temuan BPK tersebut, untuk yang kesekian kalinya mengemukakan pendapatnya. ...
Read More »Askun Menduga “Proyek Bancakan” Dibalik Pembangunan IPAL RSUD Karawang
KARAWANG – Polemik kembali tertuju pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang, yaitu masalah pengerjaan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terkesan serampangan. Kabar adanya kebocoran pipa sambungan IPAL, ditambah beberapa bahan material tak sesuai spesifikasi, bahkan mark up pembelian mesin IPAL, mengindikasi dugaan adanya “Proyek Bancakan” dalam pembangunan IPAL RSUD Kabupaten Karawang. Demikian ungkap Tokoh Pemerhati Pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep ...
Read More »Polemik Temuan BPK Di Bapenda Karawang Terus Bergulir
Askun: “Apa Karena Anak Emas Kesayangan Bupati, Hingga Itu Bisa Dapat Ditolelir?” KARAWANG – Polemik temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menyebutkan Kurang Bayar Rp. 1,6 Miliar dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 milik PT. Bukit Muria Jaya (BMJ) selaku pengembang Resinda Park Mall (RPM) terus bergulir ditengah-tengah masyarakat. Bahkan, Tokoh Pemerhati Pemerintahan ...
Read More »Dugaan Kasus Korupsi Pokir dan BOP DPRD Garut Belum Temukan Titik Terang
FAKTAJABAR.CO.ID – Pengungkapan tersangka dugaan kasus berjemaah bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut, Jawa Barat, dalam kasus Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dan Biaya Operasional (BOP) pimpinan Dewan, belum menemukan titik terang. Kejaksaan Negeri Garut baru meningkatkan pengungkapan kasus itu pada penyidikan, meskipun dalam penyelidikan menemukan dugaan kuat terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) pada dua kasus itu. Kepala Kejaksaan Negeri ...
Read More »Babak Akhir Hasil Pemeriksaan Korupsi Berjemaah Bekas Anggota DPRD Garut?
FAKTAJABAR.CO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Jawa Barat, terus melakukan pemeriksanaan, mengungkap dugaan kasus korupsi berjemaah pokok pikiran (Pokir) dan Biaya Operasional Pimpinan (BOP) anggaran 2017/2018, bekas DPRD Garut periode 2014-2019. Terbaru, lembaga korps Adhiyaksi tersebut kembali memeriksa enam anggota DPRD periode lalu. “Ini pemeriksaan lanjutan dalam perkara dugaan korupsi anggaran Pokir dan BOP,” ujar Kepala Kejari Garut, Azwar, Rabu ...
Read More »