KARAWANG– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, melalui Komisi II, menyoroti kebijakan pembatasan elpiji 3 kilogram yang dinilai mempersulit masyarakat dalam memperoleh gas elpiji tersebut. Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menyatakan bahwa pemerintah pusat dinilai terlalu tergesa-gesa dalam memberlakukan kebijakan ini tanpa memperhatikan aspek sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. “Kebijakan ini terkesan dipaksakan dan tidak mempertimbangkan ...
Read More »