Asep Agustian, SH.,MH Karawang – Rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang akan memeriksa seluruh penerima pokir, terkait dugaan adanya fee 5 persen di kalangan legislatif kini mulai menyeret di kalangan eksekutif pula. Menyikapi kemelut pokir, Persatuan Advokad Indonesia (Peradi) Karawang mendukung Kejari tidak hanya memeriksa anggota DPRD, tetapi juga bupati, wakil bupati dan lainnya yang menerima pokir. Alasannya, justru pokir itu ...
Read More »