Tag Archives: Guntur Widyanto

PEMERINTAH merintah Republik Indonesia (RI) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk melakukan revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini menjadi langkah positif bagi penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, pasalnya terdapat sejumlah perubahan dilakukan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan layanan dan pengawasan keimigrasian. Penguatan Paspor sebagai Bukti Kewarganegaraan Indonesia Salah satu ...

BEBERAPA saat yang lalu, beredar informasi yang menyebutkan bahwa imigrasi dianggap melakukan diskriminasi terhadap pemohon paspor berjenis kelamin perempuan. Pasalnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan kerap diminta dokumen tambahan di luar informasi yang tercantum pada laman maupun media sosial. Pada dasarnya, permintaan dokumen tambahan tidak bertujuan untuk mempersulit pemohon. Permintaan ini, khususnya untuk pemohon paspor berjenis kelamin perempuan dengan usia 17-45 tahun, ...

Oleh : Guntur Widyanto, merupakan seorang Analis Keimigrasian Ahli Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang sebagai Dosen Pengantar Sosiologi Universitas Gunadarma TERDAPAT dua pernyataan yang menarik perhatian penulis pada saat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyelenggarakan Dengar Pendapat Publik terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2011 beberapa waktu silam. Salah satunya, berasal dari Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy ...

Guntur Widyanto Oleh : Guntur WidyantoAnalis Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang Sebagai seorang pengelola media sosial dan pelaksana fungsi kehumasan, beberapa kali penulis menerima keluhan dari masyarakat yang merasa bahwa permohonan penerbitan paspornya dipersulit oleh petugas imigrasi. Hal ini disebabkan adanya permintaan dokumen persyaratan tambahan di luar yang tercantum pada laman www.imigrasi.go.id atau Aplikasi M-Paspor. Sebagian ...

Guntur Widyanto Oleh : Guntur WidyantoAnalis Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang ADANYA pandemi Covid-19 berdampak di hampir seluruh sendi kehidupan. Baik urusan yang bersifat personal, institusi, hingga ke level tertinggi yaitu aturan kelembagaan negara. Pagebluk yang tak kunjung usai penyebarannya ini memaksa setiap orang untuk melakukan pelbagai penyesuaian. Bahkan, aturan keimigrasian terkait keberadaan Warga Negara Asing (WNA) ...