Tag Archives: DPRD PUrwakarta

PURWAKARTA – Di tengah–tengah kesibukannya melakukan rapat-rapat Pansus yang sedang membahas raperda, Komisi II DPRD Purwakarta, berkenan menerima audiensi puluhan pedagang yang tergabung dalam Ikatan Warga Pedagang Toko ( Iwapa ) Pasar Jumat, Jumat (15/11). “Kami memang sedang sibuk membahas beberapa Raperda, tetapi sebagai wakil rakyat kami harus siap kapanpun untuk menampung keluhan atau aspirasi warga masyarakat,” jelas Ketua Komisi ...

PURWAKARTA – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta Alaikasalam, SH.I merasa kecewa dan menyesalkan ketidaktransparanan para pengusaha tambang batu pada saat hearing (dengar pendapat), di ruang gabungan Komisi, Kamis (7/11). Hadir dalam rapat itu antara lain Ketua Komisi II Alaikasalam, SH.I (Fraksi PKB), anggotanya Fitri Maryani (Fraksi Gerindra), Conrad Surawijaya (Fraksi DPN), Agus Sugianto, SE (Fraksi Berani), dan Hj. Putriarti ...

PURWAKARTA – Kabag Rapat dan Risalah Setwan Purwakarta Dicky Darmawan, SH, M.Hum menerangkan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Sekretariat DPRD Purwakarta memang sudah semestinya disesuaikan, berdasarkan Permendagri No. 104/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi Kabupaten/Kota. “Merujuk pada Permendagri No. 104/2016 SOTK Setwan akan disesuaikan. Memang terlambat, tapi tidak ada sanksi apa-apa dari Kemendagri,” jelas Dicky, seraya menambahkan, kalau ada ...

PURWAKARTA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) H. Komarudin, SH.MH menyampaikan 4 Raperda Prakarsa DPRD, dalam rapat paripurna tentang pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020 dan 4 Raperda Prakarsa DPRD, Jumat (1/11). Menurut Komarudin, 4 Raperda Prakarsa DPRD adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu, Tranparansi dan Partisipasi Dalam Pembangunan, Ketahanan Pangan di Kabupaten Purwakarta, dan Perubahan Atas Perda No. ...

PURWAKARTA – Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Purwakarta, belum lama ini telah menandatangani nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini hakekatnya merupakan konstruksi komitmen bersama yang mengikat baik secara normatif maupun secara moral, sebagai pedoman  dalam menjabarkan substansi APBD serta merupakan rincian target dan arah pembangunan yang akan ...

PURWAKARTA– Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2020, yang dibahas antara Badan Anggaran DPRD Purwakarta dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), diharapkan dapat mencerminkan arah kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan terukur, serta berpihak kepada kepentingan publik. Harapan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi, dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan ...

PURWAKARTA – Di tengah-tengah kesibukannya, Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami (Fraksi Gerindra) menyempatkan diri menerima kunjungan rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Batang dan Pansus 4 DPRD Kabupaten Tegal, di ruang rapat gabungan komisi, Senin (28/10). Rombongan Komisi A DPRD Batang dipimpin oleh koordinatornya yang juga Ketua DPRD Kabupaten Tegal Maulana Yusuf mengatakan, kujungan kerja dan silaturahmi ini, diharapkan akan ...

PURWAKARTA– Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Purwakarta Hj. Enah Rohanah  mempertanyakan mandegnya program ‘Kabupaten/Kota Sehat’ dan dana kematian tahun ini kepada Bagian Kesra Setda Purwakarta.  Hal itu terungkap saat Komisi 4 mengadakan rapat kerja (raker) Bagian Kesra, di ruang rapat Komisi 4, Kamis (17/10) yang berlangsung siang hingga sore hari. “Tujuan Komisi 4 mengundang Bagian Kesra hanyalah untuk mematchingkan atau menyelaraskan program kerja ...

PURWAKARTA – Ada dua hal pokok yang ditanyakan oleh rombongan Pansus Tata Tertib DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam kunjungannya ke DPRD Purwakarta. Yakni, adakah tim ahli di fraksi dan batas hari kunjungan kerja bagi anggota DPRD. “Masalahnya, waktu kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sleman, ada staf ahli atau semacam THL di fraksi-fraksi. Sedangkan jumlah hari kunjungan DPRD Kota Tasikmalaya, ...

PURWAKARTA – Komisi II PDPRD Purwakarta mendesak  manjajemen PJT II Jatiluhur untuk segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 18 M kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, setengah dari hutang PJT II itu atau sekitar Rp. 8,5 M adalah menjadi hak Pemkab Purwakarta.   Ketua Komisi II Alaikassalam, SH.I (fraksi PKB) didampingi anggotanya Fitri Maryani (fraksi Gerindra),  dan H.Amas Mastur, SE (Fraksi ...