Tag Archives: DPRD Karawang

Hj.Elievia Khrissiana Karawang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren (Ponpes). Hal itu juga sebagai respon atas tragedi kebakaran ponpes Miftahul Khoirot yang menewaskan 8 santri. Anggota pansus Raperda tentang ponpes Elievia Khrissiana mengatakan perda fasilitasi penyelenggaraan ponpes ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan ponpes melalui ...

Karawang – DPRD Kabupaten Karawang tengah membahas Raperda tentang Fasilitasi Pesantren. Hal itu sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Wakil Ketua Pansus Raperda Pesantren, Taman SE., mengatakan, ada pun dibuatnya Raperda ini bermaksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi dan membantu pembiayaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan ...

Ketua Komisi III DPRD Karawang, Endang Sodikin Karawang – Ketua Komisi III DPRD Karawang, Endang Sodikin mengaku siap bertarung dalam pemilihan Ketua PCNU Karawang. Ia memastikan jika dirinya nanti terpilih, akan mengundurkan diri dari jabatan partai. Hal itu ditegaskan Kang HES, sapaan akrabnya menjelang perhelatan Konfercab PCNU Karawang pada tanggal 26-27 Maret mendatang. Politisi partai Gerindra ini mengklaim, niatannya untuk ...

Karawang – Anggota Komisi II DPRD Karawang, Teddy Luthfiana sering mendapatkan keluhan dari para petani di pesisir Karawang tentang ancaman abrasi air laut yang airnya masuk ke area pesawahan, dan mengakibatkan petani merugi serta gagal panen. “Kami di reses banyak mendengar keluhan penanggulangan abrasi di pantai yang airnya masuk ke sawah jadi harus dibuatkan pintu air yang artinya pembangunan infrastruktur ...

Karawang – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertahan Nasional (BPN) kembali bergulir di tahun 2022 di Karawang. DPRD Karawang menginginkan agar program PTSL dapat memberikan sumbangsih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diketahui, puluhan ribu bidang tanah kembali menjadi sasaran untuk dibuatkan legalitas kepemilikannya berupa sertifikat hak milik, dengan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga ...

Karawang – Sedikitnya ada 12 titik rencana pembangunan yang akan direalisasikan Tahun 2022. Lokasi itu di Dapil VI dari program Anggota DPRD Kabupaten Karawang, H. Ajang Supandi. Ia juga sebagai Wakil Ketua I DPRD Karawang, menyampaikan sejumlah program bantuan diantaranya bantuan pembelian tanah makam, sarana bermain anak-anak yatim, pengadaan fasilitas sarana ibadah. “Program bantuan ternak dan sunatan massal yang menjadi ...

Karawang – Komisi IV DPRD melaksanakan Monitoring Evaluasi Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan di RSUD Karawang. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Plt. Dirut RSUD Karawang, dr. Fitra Hergyana. Komisi IV DPRD Karawang ingin mengetahui sejauh mana peningkatan kualitas layanan dan kebersihan rumah sakit. Mengingat, rencana RSUD yang bakal diplot sebagai salah satu tempat rujukan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ketua Komisi ...

Sekretaris Komisi III DPRD Karawang, Fitri Melanida Karawang – Sekretaris Komisi III DPRD Karawang, Fitri Melanida mewanti-wanti, memasuki bulan kedua di tahun 2022 ancaman banjir masih mengintai warga Cikampek, khususnya masyarawakat Permum BMI 1 dan 2 yang tiap tahun menjadi langganan korban banjir.Fitri mengatakan, Cikampek butuh bantak program normalisasi sungai, yang ia nilai sangat efektif mencegah banjir besar meluap ke ...

Karawang – Masyarakat mengharapkan sosok pemimpin yang cepat respon ketika ada masalah fasilitas umum. Apalagi peruntukan kegiatan perekonomian perlu menjadi perhatian. Haji Abas Hadi Mulya salah satunya. Seorang wakil rakyat di Kota Pangkal Perjuangan dari Partai Demokrat. Ia menerima pengaduan dari warga Cikeruh Batujaya, akses masyarakat dalam beraktivitas terganggu lantaran jembatan rusak. Menerima aduan itu, Jibas sapaan akrabnya tidak menunggu ...

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, H. Oma Miharja Rizki Karawang – Buruh di Indonesia digemparkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Salah satu klausal dalam regulasi tersebut menyebut JHT baru dapat dicairkan jika pemegang JHT sudah berusia 56 tahun. Wakil Ketua Komisi IV DPRD ...