KARAWANG – Sejumlah pengembang perumahan di Karawang mengaku kesulitan dalam menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada Pemkab Karawang. Hal tersebut dikarenakan mahalnya biaya untuk melengkapi persyaratan. Salah satunya sertifikat induk yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun demikian, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Apersi) Jawa Barat membuka komunikasi dengan Pemkab Karawang dan BPN agar dipermudah melengkapi persyaratan ...
Read More »