Karawang

Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Karawang

SEJARAH SINGKAT LAHIRNYA KABUPATEN KARAWANG Bila kita melihat jauh ke belakang, ke masa Tarumanegara hingga lahirnya Kabupaten Karawang di Jawa Barat, Berturut-turut berlangsung suatu pemerintahan yang teratur, baik dalam system pemerintahan pusat (Ibu Kota). Pemegang kekuasaan yang  berbeda, seperti Kerajaan Taruma Negara (375-618) Kerajaan Sunda (Awal Abad VIII-XVI). Termasuk pemerin tahan Galuh, yang memisahkan diri dari ke rajaan Taruma Negara, ...

Read More »

Usaha Air Minum Isi Ulang Milik BUMDes Dewi Sari Diduga Tak Berizin

RENGASDENGKLOK-Usaha air minum isi ulang dalam kemasan dengan merk “Sari Air” yang menghabiskan dana desa Pemerintah Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok hingga mencapai Rp. 133.000.000,- diduga belum memiliki ijin penggunaan air bawah tanah. Bahkan, kualitas air bawah tanah yang dijual belikan dalam kemasan galon tersebut tidak layak konsumsi. Berdasarkan penelusuran dilokasi, Asep Saepuloh, mengatakan usaha penjualan air minum yang diproduksi dengan ...

Read More »

Dana Renovasi GOR Panatayuda Rp5 Miliar

KARAWANG – GOR Panatayuda akan direnovasi dengan anggaran Rp5 Miliar pada 2018 ini. Dengan anggaran sebesar itu, tentunya diharapkan akan dilakukan perombakan besar dalam penataan GOR yang selama ini terlihat kumuh tersebut. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Karawang, Taman, SE mengatakan, dalam APBD Karawang tahun 2018 ini sudah dimasukan anggaran sebesar Rp5 Miliar untuk melakukan renovasi GOR Panatayuda. Ia berharap, ...

Read More »

Formula Dedi Mulyadi Entaskan Kemiskinan

KARAWANG – Pasca blusukan di Kabupaten Karawang, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencoba menelaah masalah kemiskinan yang terjadi. Calon Wakil Gunernur Jawa Barat itu pun mendapatkan formula yang ia percaya dapat menjadi solusi. Setidaknya, ada empat hal yang menjadi sorotannya yang kemudian ia intruksikan kepada Fraksi Golkar DPRD Karawang utuk mendorong pemerintah kabupaten melakukan formula pengentasan kemiskinan itu. ...

Read More »

BUMDes Hanya Jadi Lembaga Penggugur Kewajiban

KARAWANG – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai hanya menjadi lembaga penggugur kewajiban. Pasalnya, pasca dibentuk beberapa tahun lalu tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk mendukung secara optimal agar lembaga tersebut dapat berkembang danemberikan bisa menjadi solusi masalah ekonomi masyarakat desa. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Karawang, Teddy Lutfiana mengatakan, kehadiran BUMDes harusnya bisa memberikan manfaat bagi ekonomi ...

Read More »

Bansara Bakal Ada Lagi?

KARAWANG – Setelah beberapa tahun dihilangkan, bantuan sarana (bansara) Ibadah bakal ada lagi di Kabupaten Karawang? Sepertinya hal tersebut akan sangat sulit untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2018, menginat beratnya persyaratan bagi calon penerima bantuan. Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karawang, H. Acep Suyatna mengatakan, legislatif telah mendorong kepada pemerintah kabupaten (pemkab) agar bansara kembali dibuka dan dianggarkan pada 2018 ...

Read More »

Kemampuan Pemkab Kelola GOR Panatayuda Masih Lemah

KARAWANG – Nampaknya kemampuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam melakukan penataan dan pengelolaan GOR Panatayuda masih lemah. Padahal, GOR tersebut merupakan salah satu titik central dalam kota yang kerap dikunjungi masyarakat. Karena masih lemahnya penataan dan pengelolaan yang dilakukan pemkab, GOR Panatayuda pun terlihat kumuh dan terkesan menjadi tempat melakukan hal-hal negative yang dilakukan sejumlah oknum. Hal itu tentunya dapat ...

Read More »

Begini Keluhan soal Kantor UPTD PUPR Wilayah Utara

RENGASDENGKLOK- Kantor Dinas Unit Pelayanan Tehnik Daerah (UPTD) Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wilayah VII Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang alih fungsi menjadi kantor Satgas. Embon (60) staf pembantu di Kantor Dinas UPTD PUPR wilayah VII Kecamatan Rengasdengklok mengatakan, semenjak pergantian kepala UPTD Dinas PUPR wilayah VII Rengasdengklok lama, Asep Saepul Ali. Diganti dengan yang baru, Muhtar ngantornya di ...

Read More »

Soal GOR, Pihak Ketigakan Jika Pemkab Tak Sanggup Kelola

KARAWANG – Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karawang, H. Acep Suyatna menegaskan, agar pemerintah kabupaten (pemkab) lebih serius dalam mengelola dan menata kondisi GOR Panatayuda. Pasalnya, kondisinya yang kumuh justru dapat merusak nilai estetika dari perwajahan Kota Pangkal Perjuangan. “Dampak dari kumuhnya GOR Panatayuda menimbulkan hal-hal negatif yang terjadi, seperti anak-anak yang nongkrong tidak jelas, bahkan menjurus kepada kegiatan negatif. ...

Read More »