Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Panitia Khusus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pansus RAPBD) Tahun Anggaran 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Pekalongan, Selasa (6/10).
Bersama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, pansus tersebut studi banding berbagai pembahasan, salah satunya berkaitan dengan Pagu Anggaran. Demikian ungkap Anggota Pansus RAPBD TA 2019 DPRD Kabupaten Karawang, Indriyani, ST. “Di Pekalongan itu pengelolaan anggaran tidak di pagu secara baku, jadi masih bisa ditambahkan jika memang itu anggarannya pro rakyat,” ujar Indri kepada Fakta Jabar, Kamis (8/10).
Indri menambahkan, terlebih di tahun 2019 yang merupakan tahun politik karenanya perlu kehati-hatian dan kewaspadaan. Apalagi pemegang kebijakan dengan program-program Bantuan Sosial (Bansos) tentu bisa berpeluang merebut hati masyarakat. “Kalau di Pekalongan sudah berjalan bantuan sosial berupa uang duka bagi masyarakat pra sejahtera sebesar Rp. 1 Juta, persatu tahun anggaran melalui Dinas Sosial, dan Bansos lainnya,” jelasnya.
Masih Indri menambahkan, bahwa pihaknya menilai perhatian Pemerintah Kota Pekalongan dibidang sosial begitu tinggi. Dengan demikian, mampu mengatasi persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Contoh misalnya seperti yang pernah terjadi di Desa Margakaya, Kabupaten Karawang, ketika di Dinas PUPR tidak ada alokasi anggaran bagi korban yang terkena musibah gusuran, tetapi di Dinas lain seperti Dinsos, seharusnya ada alokasi Bansos yang khusus menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah. “Selain itu kami melakukan pembahasan masalah infrastruktur, tentu harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” pungkasnya. (lil)
