Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Fraksi Gerindra dan Golkar Kabupaten Karawang menolak rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum. Pasalnya pemerintah pusat harus mengangkat guru honorer (K2) untuk menjadi PNS.
“Kami Fraksi Gerindra dan Golkar menolak CPNS jalur umum,”kata Asep Syaripudin, anggota Komisi D DPRD Karawang disela-sela orasinya.
Menurutnya tahun 2019 agar ada kenaikan honorer. Tadinya Rp400 sampai Rp700 per bulan ada kenaikan guru honorer jadi tenaga pendidikan.
Momen hari ini DPRD dukung angkat K2 jadi PNS. Kami dprd mendorong bupati rekomendasikan tidak ada pengkatan PNS umum, tapi harus berpihak K2,” katanya.
Lanjutnya, jika guru honor dan tenaga kesehatan mogok kerja, maka akan lumpuh semunya. Maka itu, DPRD meminta bupati menindak lanjuti.
“Kita inginkan K2 langsung diangkat PNS,”katanya.
Ditambahkan H Endang Sodikin. Kata dia, DPRD berjuang untuk guru fasilitasi untuk ketemu bupati rekomendasikan ke pusat yang tidak pro guru.
Pengangkatan guru PNS bukan wewenang kabupaten, DPRD merekomendasikan agar revisi UU. Tidak ada negosisasi lagi,” kata wakil ketua Komisi D.
DPRD tidak ada kewenangan soal pengangkatan. Namun akan mendorong menyurati ke pusat untuk menolak rekrutmen CPNS umum.
“Subtansi menolak CPNS umum agar pemerintah dan DPRD berikan rekomendasi kepada pusat. Rekrutmen secara umum merugikan tenaga honorer k2 yang sudah puluhan tahun mengabdi,” tandasnya.(cim)
