Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Amanat Golkar H. Asep Syaripudin
KARAWANG-Rencana warga Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya akan lakukan demo dan audiensi dengan DPRD Karawang dalam waktu dekat ini ditanggapi oleh anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Amanat Golkar H. Asep Syaripudin yang akrab disapa Asep Ibe.
Asep Ibe yang juga legislator dari Dapil II Karawang memperbolehkan siapa pun masyarakat yang ingin lakukan demo dan audiensi ke DPRD Karawang terkait daerahnya merasa dianaktirikan dalam hal pembangunan infrastruktur.
Kades Mulyajaya Dorong Pembagian Pokir Setiap Dapil Diatur Secara Berkeadilan sosok Kartini di Mata Politisi DPRD Karawang daerahnya Dianaktirikan Dalam Pembangunan, Kades Mulyajaya Ancam Demo ke DPRD Karawang
“Sah-sah saja warga datang ke DPRD, hal itu boleh dilakukan. Nanti tinggal datanya dibawa, jadi bukan berdasarkan asumsi biar konkret dan terang benderang karena permasalahannya pernah mengusulkan proposal, nanti juga dibuka usulannya ke siapa, bentuk kegiatannya apa dan kapan proposal itu diusulkan,” ujarnya yang juga menyatakan kesiapannya untuk hadir jika audiensi itu digelar, Senin (21/4/2025).
“Jika asumsinya proposal itu diajukan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 yang memang secara mekanisme perencanaan ya SIPD-nya sudah lewat tapi menuntut realiasasi hari ini, nah ini ada miss,” sambung legislator yang sudah duduk di DPRD selama tiga periode ini.
Disinggung soal kontribusi pokir ke Desa Mulyajaya, Asep Ibe sudah memberikan pokir dalam bentuk program rutilahu dan titik lokasi penerima rutilahu sudah dilakukan survei.
“Sudah dilakukan survei lokasi, meski tidak izin melalui aparatur desa karena usulannya langsung dari masyarakat bukan dari aparatur desa,” ujarnya.
Mengenai usulan pokir dewan lainnya dari Dapil II untuk Desa Mulyajaya, Asep Ibe tidak tahu-menahui. Ibe mengingatkan bila memang Kades Mulyajaya merasa sudah ajukan usulan pokir melalui proposal maka perlu terus dibangun sinergitas dengan anggota DPRD-nya, jadi tidak cukup berkomunikasi hanya sekali, tetapi dewannya perlu selalu diingatkan dan sering dikonfirmasi apakah usulannya sudah dimasukan ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan pokok-pokok pikiran DPRD.
“Mekanisme perencanaan tahun in ikan memang berdasarkan usulan yang input ke SIPD bila bicara pokir, bila usulan melalui proposal, proposalnya pun ikut di input atau di upload ke SIPD. Pertanyaannya sejauh mana Pak Kades berkomunikasi dengan anggota DPRD-nya, jadi harus ada sinergitas antara Pemdes dengan anggota dewan tanpa melihat warna (asal parpol), yang penting output pembangunan nya terhadap Desa Mulyajaya,” ulasnya.
Diakui Asep Ibe, usulan pokir saat ini tidak semudah usulan pokir dahulu yang mudah diusulkan lalu cepat direalisasikan.
“Dahulu bisa saja mendadak, contoh ada jalan jelek (rusak) kemudian didorong pokir bisa langsung ditindaklanjuti,” ucapnya.
Asep Ibe kembali mengingatkan agar para kades selalu menjalin sinergitas ke anggota-anggota DPRD, apabila usulannya tidak diakomodir pokir karena perencanaan nya sudah lewat, maka usulannya itu didorong diakomodir melalui kegiatan regular di dinas.
“Contoh jenis kegiatannya jalan maka masuk ke Dinas PUPR, ternyata alhamdulillah setelah didorong mungkin masih diakomodir di kegiatan regular, yang menjadi tujuan warga itu kan outputnya, jangan seolah-olah ada persepsi antara pokir dengan regular itu berbeda, padahal konteksnya direalisasikan oleh regular. Terkecuali bila sudah sering diusulkan melalui musrenbang dan pokir dewan tapi enggak diperhatikan (tidak direalisasikan), baru boleh ada bahasa diskriminasi,” terangnya.
Asep Ibe menilai, skema pemerintahan H. Aep dan H. Maslani pada hari ini terbukti ada konsep pemerataan berkeadilan dalam pembangunan. Contoh setiap desa ada dua usulan yang diakomodir Bupati, terlepas apakah usulan itu melalui pokir dewan atau regular melalui dinas atau melalui usulan apapun, yang terpenting didorong ada kegiatan yang diakomodir.
“Hal itu sudah terbukti dan direalisasikan, karena merupakan bentuk aspirasi para kades dari bawah, itupun sudah menjadi bahasan di rekan-rekan anggota DPRD,” ujarnya.
Asep Ibe meminta jangan sampai ketika ada pembangunan di desa meski tidak melalui pokir dewan, tetapi kemudian ada persepsi tidak diperhatikan oleh anggota dewan.
“Persepsi itu yang harus diluruskan, yang terpenting kan outputnya ada pembangunan di desa. Kuncinya ada sinergitas harus terus dibangun antara teman-teman kades kemudian dengan rekan-rekan dewan dengan dari pemda, baik PUPR dan PRKPdan dinas lainnnya, untuk melakukan pemerataan pembangunan di masing-masing desa, sehingga outputnya dirasakan,” tutupnya.(red/fj)
