Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Kooordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Karawang, Ahmad Safei
Karawang – Menjelang masa kampanye calon bupati dan wakil bupati tinggal menghitung hari. Adapun yang menjadi perbincangan di khalayak umum slogan yang digunakan oleh paslon Aep – Maslani yang menggunakan slogan Karawang maju, akan tetapi slogan tersebut sering digunakan oleh para ASN Pemkab Karawang maka atas hal itu banyak pertanyaan apakah itu termasuk kampanye oleh para ASN atau tidak?. Maka dari itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karawang akan melakukan proses kajian hukum ketika ditemukan adanya penggunaan simbol atau slogan yang menguntungkan salah satu pihak bakal pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Kooordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Karawang, Ahmad Safei mengatakan, untuk aturan penggunaan slogan ataupun simbol yang dapat digunakan oleh bakal pasangan calon di dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi kewenangan dari KASN. Ia juga menambahkan dalam hal ini Bawaslu akan melakukan pemantauan untuk adanya penggunaan simbol. Hal ini bertujuan agar mencegah adanya pihak yang dirugikan.
“Kalau terkait aturan penggunaan slogan bukan kewenangan Bawaslu, tapi di Satgas KASN. Bawaslu hanya melihat simbol tersebut ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan,” ungkap Ahmad Safei, pada Senin, (2/9/2024).
Ia menegaskan, ketika ditemukan adanya simbol dan slogan yang menyimpulkan keberpihakan maka akan dilakukan proses kajian hukum. Kemudian akan meneruskan kepada KASN. Diperlukan waktu selama 5 hari dari proses kajian hukum hingga surat diberikan kepada KASN. Pihak Bawaslu saat ini pun sedang mempersiapkan pembuatan surat edaran himbauan dan mengadakan sosialisasi di tingkat kabupaten terkait netralitas ASN.
“Kalau hal itu memang menyimpulkan keberpihakan maka kami hanya akan memproses kajian hukum dan meneruskan ke KASN. Surat akan kami berikan ke KASN maksimal 5 hari. Saya hanya mengimbau untuk lebih berhati hati dimasa menjelang kampanye. Ini sedang dipersiapkan oleh kordiv pencegahan mungkin dalam waktu dekat,” tegasnya.
Sementara itu secara terpisah, Gery Samrodi, Sekretaris BKPSDM mengungkapkan, pihaknya masih menunggu adanya Daftar Calon Tetap (DCT) dan Surat dari Pemerintah Pusat terkait aturan penggunaan simbol dan slogan bagi bakal pasangan calon. Ia menyebutkan surat akan keluar maksimal 7 hari sebelum memasuki masa kampanye.
“Kami masih menunggu DCT dan surat dari pusat. Biasanya 7 hari sebelum masa kampanye,” pungkasnya.(red/fj)
