Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Bertempat di ruang Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karawang melaksanakan agenda Kunjungan Kerja (Kunker) terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 Kabupaten Karawang, selasa-rabu (10-11/7).
Anggota Banggar DPRD Kabupaten Karawang, Indriyani, ST. mengatakan, pada saat Kunker di Garut pihaknya diterima langsung oleh Ketua Komisi C, DPRD Kabupaten Garut, Dra. Hj. Euis Ida Wartiah, M.Si., serta Anggota Komisi A, DPRD Kabupaten Garut, Dadan Gunawan, SH. selain itu juga dihadiri oleh Kasubbid PDP Bidang Litbang Bappeda Garut, Yadi Kurnia, S.Sos. “Sekarang di Kabupaten Garut sudah penyampaian nota Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD TA 2019,” ujarnya kepada Fakta Jabar, Rabu (11/7).
Indri menambahkan, bahkan di awal tahun saja Pemerintah Kabupaten Garut sudah selesai melaksanakan laporan pertanggungjawaban anggaran, karena kebetulan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sedangkan capaian serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sendiri sudah bisa mencapai hingga 80 persen. “Itu yang kami soroti bahwa di Kabupaten Karawang, diharapkan penyampaian nota KUA-PPAS APBD TA 2019, juga bisa cepat seperti di Kabupaten Garut,” jelasnya.
Masih Indri menambahkan, terlebih di Kabupaten Karawang sudah menggunakan E-Planning yang sudah ditutup di Bulan Februari lalu. Karenanya, Plafon Anggaran APBD 2019 sudah bisa terangkum dari E-Planning tersebut. “Apalagi predikat Wajar Ranpa Pengecualian (WTP) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Kabupaten Garut dengan Kabupaten Karawang itu cukup jauh perbedaannya, maka itu yang perlu digaris bawahi juga,” pungkasnya. (lil)
