Deklarasi dan Penyerahan SK Tim Hukum AMIN Karawang dari THN Jawa Barat

Faktajabar.co.id – Karawang Dukungan Tim Hukum Nasional (THN) mengalir dengan lancar untuk Pasangan Calon Anies Baswedan-Abdul Muhaimin (Amin). Dukungan itu ditandai Deklarasi Tim Hukum Nasional AMIN di Karawang, tepatnya di Restoran Indo alamsari Karawang Sabtu (03/2/2024).

Tim hukum ini terdiri dari advokat, ahli hukum paralegal hingga pecinta keadilan. Setidaknya sudah ada 45 orang yang tergabung Tim Hukum Nasional di Karawang yang mendukung paslon nomor urut 1 ini.

“Tim hukum sudah lama terbentuk di Karawang, kali ini hanya simbolik di kabupaten dan kecamatan. Karena kebetulan kami sudah punya 54 tim hukum nasional di Karawang dan masih akan terus bertambah, Ini Deklarasi yang pertama sebelum 14 Februari 2024, ” kata Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN AMIN) Karawang Romadhoni

Dhoni menyebutkan, hadirnya THN ini guna memastikan proses hukum berjalan baik. Sebab, pihaknya menilai praktik curang sudah terang-terangan terjadi.

“Kami khawatirkan adalah kecurangan karena kecurangan ini semakin lama semakin ke sini semakin masif dan semakin terang-terangan. Dilakukan baik itu oleh aparat penyelenggara Pemilu maupun aparat pemerintahan maupun aparat penegak hukum itu betul-betul dirasakan di lapangan,” ujarnya.

Ia menduga pencabutan izin kegiatan kampanye Amin di sejumlah daerah, menjadi bukti adanya kecurangan dengan campur tangan aparat. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengawal dan mengawal proses demokrasi ini.

“Tapi tidak tahu kenapa belakangan ini muncul harus izin. Ada tolak izin apa segala macam baik Itulah aparat-aparat keamanan maupun oleh kepala-kepala daerah setempat ini kita selesaikan kawan-kawan sekalian jadi proses demokrasi,” tuturnya.

Tim Pemenangan Amin, Karawang, menaruh harapan tinggi kepada aparat kepolisian, penyelanggara pemilu hingga pemerintah untuk netral. Tak hterkecuali, pucuk pimpinan yakni Presiden Joko Widodo yang diharapkan memberikan contoh yang baik. Kata ketua TKD partai Koalisi Karawang.

“Sebaliknya Pak Presiden, Bapak Gubernur Bapak Bupati, Dinas-dinas sampai kepala Desa bila terjadi proses-proses pemilunya dipaksakan menggunakan peralatan-peralatan secara tidak sah. Ada berita Kepada Desa dipanggil dipaksa supaya memilih nomor tertentu kalau ini berlangsung terus-menerus maka siapapun yang dihasilkan adalah mungkin pemimpin yang secara politik menang tetapi secara moral tidak punya kekuatan apa-apa,” tandasnya. (Dhoni) juga Mantan ketua DPD PSI Karawang.(red/fj)