Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Karawang, Jawa Barat melakukan pertemuan guna membahas kebocoran gas klorin dari pabrik PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills pada Jumat (26/1/2024).
Pertemuan itu dilakukan di ruang Bupati Karawang, Aep Syaepuloh dengan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Karawang Budianto, Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono, Dandim 0604/ Karawanh Letkol Inf Dede Hermawan, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Syaifullah berserta manajamen PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills.
Usai pertemuan bupati, kapolres hingga manajemen PT Pindo Deli langsung pergi dan tidak sempat diwawancarai awak media.
Sementara itu Ketua DPRD Karawang, Budianto ketika ditanya awak media membenarkan Muspida Karawang melakukan rapat membahas kejadian kebocoran gas di Ciampel.
“Kita muspida lakukan rapat koordinasi berkaitan masalah kebocoran di Pindo Deli,” kata Budianto.
Dalam rapat itu dibahas mulai dari penanganan awal kejadian, penanganan korban hingga pemeriksaan penyebab kecoboran oleh Kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup.
“Kesimpulannya kita akan kerahkan tim investigasi dari provinsi terkait persoalan itu,” imbuhnya.
Tim investigasi, kata Budianto, akan menyelidiki semua kejadian itu secara menyeluruh.
Tujuannya untuk menghasilkan keputusan apakah departemen caustic soda yang terjadi kebocoran itu memang harus dihentikan atau direlokasi.
“Kita sepakat Insyaallah nanti senin akan mulai turun tim itu,” katanya.
Terkait aspek hukum, lanjut Budianto, Kapolres Karawang menerangkan tetap berjalan dan masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim Polda Jawa Barat, Mabes Polri termasuk hasil Puslabfor.
“Kita cuman menjalanlan bahwa ada beberapa apakah harus direlokasi masyarakat atau apakah plant itu yang direlokasi,” katanya.
“Hari ini saja data terbaru 140 orang warga sekitar PT Pindo Deli yang mengalami keracunan akibat kebocoran. Tentunya ini masalah serius yang harus kami tangani,” katanya.
Menurut Aep, masalah kebocoran PT Pindo Deli harus disikapi serius oleh pemerintah karena sudah lima kali terjadi dan membuat warga sekitar keracunan.
Dia akan meminta jaminan pihak perusahaan agar bisa beroperasi lebih aman.
“Sementara kami menolong korban keracunan. Setelah itu tentu kami minta pertanggungjawaban perusahaan. Jika perusahaam tidak bisa memberiman jaminan keamanan warga kami tidak akan ragu untuk menutup,” katanya.
Mayoritas warga, kata Aep, memiliki keluhan yang sama, yakni gangguan pernafasan, dan keluhan ulu hati hingga pusing di kepala.
Kondisi ini jika terus berulang, maka dampaknya akan terasa lebih parah.
“Mayoritas warga mengalami keluhan yang sama, ada yang mual nyeri ulu hati, sesak nafas, pusing dan kering tenggorokan,” pungkasnya.(red/fj)
