Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Bupati Karawang telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 660/Kep.41-Huk/2024 tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Jalupang. Kendati demikian, masyarakat Desa Wancimekar tetap menolak rencana perluasan area TPAS yang berada di Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru tersebut.
Dalam SK tersebut disebutkan tiga cara pengelolaan yang akan dilaksanakan yaitu; Metode Lahan Urug Terkendali, Metode Lahan Urug Saniter dan Teknologi Ramah Lingkungan yang meliputi; pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi energi.
Pengelolaan tersebut akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang. Namun selain dilaksanakan secara mandiri, pengelolaan juga dapat dilakukan dengan membangun kerjasama dan/atau kemitraan dengan swasta/badan hukum.
Kendati sudah terbit SK Bupati terkait Pengelolaan TPAS Jalupang tersebut, Masyarakat Desa Wancimekar tetap menolak rencana perluasan area TPAS yang akan dilakukan pemerintah daerah.
“Maaf Pak Bupati, walau pun SK sudah terbit kami tetap menolak perluasan TPAS Jalupang. Karena SK ini tidak memberikan kongkrit soal pengelolaan sampah kapan dimulai,” tegas Tokoh Masyarakat Desa Wancimekar, Solehudin, Senin (15/1/2024).
Soleh menuturkan, Pemkab Karawang harus dapat membuktikan kepada masyarakat, dengan melaksanakan pengelolaan sampah seperti yang disebutkan dalam SK Bupati tersebut, sebelum perluasan TPAS Jalupang dilakukan.
Soleh mengusulkan agar pengelolaan sampah di TPAS Jalupang ini tidak dilakukan oleh pihak swasta, namun dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten (pemkab).
“Kalau bisa buat semacam BUMD yang menangani pengelolaan sampah di TPAS Jalupang, jadi tidak dipihak ketigakan. Pengelolaan harus berdasarkan hasil kajian ilmiah yang direkomendasikan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kridibel untuk memberikan rekomendasi terkait pengelolaan sampah di Jalupang,” ujar dia.
Setelah itu, lanjut Soleh, jika pengelolaan sudah berjalan, barulah bicara soal perluasan. Jika tidak seperti itu, maka sampai kapan pun masyarakat akan tetap menolak perluasan TPAS Jalupang.
“Kalau pengelolaan sudah berjalan, barulah kita bicara soal rencana perluasan. Jika tidak sampai kapan pun kami akan tetap menolak, bila perlu Jalupang ini dipindahkan saja, jangan ada di Wancimekar. Karena ini sumber penyakit dan sumber masalah. Bila perlua
Bahkan saat ini, masyarakat telah melakukan gugatan ke Pengadilan kepada Pemkab Karawang terkait kerugian material dan inmaterial yang dirasakan masyarakat setelah adanya Jalupang.
Sementara itu, Kepala Desa Wancimekar Dimyat Sudrajat tetap memegang komitmennya, bahwa segala keputusan Pemerintah Desa terkait TPAS Jalupang akan diambil bersama-sama dengan masyarakat.
“Pemdes Wancimekar masih dengan kesepakatan bersama-sama masyarakat. Segala keputusan dari Pemdes Wancimekar akan diambil melalui diskusi terlebih dahulu bersama masyarakat,” pungkasnya.(red/fj)
