Karawang – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kondisi pertanian dan peternakan. Untuk itu Komisi II DPRD Karawang meminta agar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat untuk melakukan kroscek kondisi pertanian dan peternakan yang ada di Kota Pangkal Perjuangan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mahpudin mengatakan, banjir yang melanda Kabupaten Karawang tahun ini cukup merata di sejumlah wilayah. Hal itu disebabkan curah hujan serta intensitas yang tinggi.
“Berdasarkan informasi dari BMKG curah hujan tinggi akan terjadi di Karawang sampai 6 Maret 2023. Artinya debit air yang masuk ke Karawang akan kembali tinggi, yang kemungkinan juga akan berdampak kepada wilayah pertanian,” ujar Evenk sapaan akrab Mahpudin, Kamis (2/3/2023).
Menurutnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan harus turun langsung ke seluruh wilayah pertanian untuk menganalisa wilayah mana saja yang berpotensi terdampak banjir atau pun kelebihan air. Sehingga dapat dilakukan antisipasi atau pun solusi penanganan.
“Pertanian itu memang butuh air, tapi jika airnya berlebih atau bahkan banjir juga malah akan merusak tanaman. Untuk itu harus ada langkah kongkrit dari instansi terkait dalam hal antisipasi atau pun penanganan,” kata legislator Fraksi Demokrat tersebut.
Evenk menambahkan, curah hujan yang tinggi juga bisa berdampak kepada peternakan. Bahkan legislator daerah pemilihan empat ini sudah mendapatkan banyak laporan dari para peternak yang turut terdampak.
“Yang terdampak ini bukan hanya pertanian, tapi juga peternakan. Banyak yang mengeluh ke saya terkait kondisi ternak seperti ayam dan domba yang sakit akibat cuaca dan susahnya mencari pakan. Ada juga petani ikan yang mengeluh karena ikan kabur atau limpas dari kolam akibat debit air yang tinggi,” tandasnya.(red)