Workshop Pendampingan Percepatan Akreditasi PKBM

KARAWANG – Upaya adanya akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah salah satu wujud nyata perhatian Pemerintah terhadap pendidikan nonformal. Melalui Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUDDPNF) serta Kementrian Pendidikan, upaya tersebut terus dilakukan. Salah satunya adalah kegiatan workshop pendampingan percepatan akreditasi PKBM yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Omega, yang diikuti oleh Forum Komunikasi PKBM di 5 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Demikian ungkap Ketua FK-PKBM Kabupaten Karawang, Heru Saleh, Spd. Kepada Fakta Jabar, Jumat (11/5).

Heru mengatakan, untuk akreditasi PKBM ditargetkan selesai pada tahun ini, maksimal setelah kegiatan workshop tersebut, dalam satu atau dua bulan kedepan persyaratan sudah terpenuhi. Di Kabupaten Karawang sendiri terhitung ada 43 PKBM, namun dari jumlah tersebut hanya 2 PKBM yang belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). “Karena salah satu syarat untuk bisa terakreditasi adalah memiliki NPSN dan sudah meluluskan dua angkatan atau dua tahun ajaran,” jelasnya.

Heru menambahkan, pendidikan non formal dapat melaksanakan penyelenggaraan pendidikan ketika lembaganya sudah terakreditasi seperti layaknya pendidikan formal. Maka saat ini tidak ada perbedaan, jika dahulu pendidikan non formal hanya menjadi pelengkap pendidikan formal saja, tetapi sekarang sudah dapat menjadi pilihan masyarakat. “Jadi lulus SD bisa mau melanjutkan ke SMP, MTS, atau Paket B. Akreditasi ini dalam rangka mewujudkan pendidikan Non Formal yang berkualitas dan bermartabat. Jadi kalau dulu itu pendidikan non formal hanya bagi mereka yang putus sekolah, drop out ataupun ataupun anak jalanan saja. Sekarang dapat menjadi pilihan karena terakreditasi setara dengan pendidikan formal,” pungkasnya. (lil)