Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang H Dadan Sugardan mempersilahkan jika ada para pihak yang menggugat hasil penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS).
“Tim PKKS memang dibentuk dan berhak untuk melakukan penilaian, acuan penilaiannya pun jelas, bahkan dari kemendikbud sendiri mendukung Karawang melakukan PKKS. Kita persilahkan dan sah sah saja jika ada kepala sekolah atau pun para pihak yang mau PTUN hasil PKKS,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Forum Korwilcambidik H Nana Mulyana menambahkan PKKS merupakan jalan yang tepat bagi Disdikpora Karawang menentukan dan menilai layak atau tidaknya seorang kepala sekolah untuk melanjutkan jabatan sebagai kepala sekolah.
“Ini jalan yang bijak kita rasa agar tidak ada yang tersakiti, sebab bisa saja disdikpora melakukan periodesasi langsung bagi kepala sekolah yang sudah habis masa jabatannya. Apalagi pada dasarnya tanpa harus ada PKKS pun, pelantikan kepala sekolah bisa jalan terus karena kepala sekolah yang dinilai telah habis masa jabatannya dua kali empat tahun,” papar Nana.
Lanjut dia, kalau berkiblat ke perbup jaman itu diatas nya ada perda diatasnya lagi ada undang undang sisdiknas dan kalaupun turunan dari PP 19 yakni permendikbud, sudah ada untuk sosialisasi saja butuh waktu enam bulan. “Penjelasan dari PP tersebut belum ada, belum lagi dilouncingkan, belum lagi diera otonomi daerah sendiri tidak semua aturan ditelan bulat bulat. Yang oraktis praktis saja, turunkan semua kepala sekolah yang periodesasi, sekretaris dinas buatkan nota dinas yang ditanda tangani Kadisdik kemudjan sampaikan kepada ibu bupati melalui pak Sekda tentang pelantikan kepala sekolah, selesai dah negara Karawang dari hiruk pikuk kepala sekolah,” pungkasnya (her)
