Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan pangan dari Pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik berupa E-Warung yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Milik Negara HIMBARA.
Program Bantuan Pemerintah tersebut merupakan pengganti dari program sebelumnya, yaitu Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Dikabarkan, BPNT itu menurut perencanaan sudah mulai berjalan di Bulan Maret, tetapi hingga sekarang sepertinya BPNT belum bisa diluncurkan lantaran belum ada kesiapan yang matang dari Pemerintah Daerah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Setya Darma mengungkapkan, peluncuran BPNT itu diundur karena terjadi selisih data jumlah KPM, antara data KPM yang didapat dari Kementrian Sosial (Kemensos) berjumlah 145.317 KPM dengan data KPM dari pihak Himbara yang ditunjuk dalam hal ini Bank BNI berjumlah 140.589 KPM. Karenanya, selisih 4.728 KPM tersebut Dinsos belum berani meluncurkan BPNT tetapi akan tetap diupayakan. “Kita akan ke Jakarta (Kemensos) untuk menegaskan kenapa data yang diberikan ke BNI dengan ke Dinsos berbeda,” ujarnya kepada Fakta Jabar, Selasa (17/4).
Kendati demikian, Setya mengaku akan terus berupaya hingga BPNT bisa diluncurkan, terlebih dengan jumlah 145.317 KPM yang ada di Kabupaten Karawang, itu tergolong angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan daerah lain. “Kalaupun kesiapan tersebut terlalu lama tentu akan lebih baik diluncurkan kembali Bansos Rastra, mengingat kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (lil)
