Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Pendi Anwar
KARAWANG – Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2017, DPRD Kabupaten Karawang melaksanakan agenda Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (6/4). Pada kesempatan tersebut, rombongan kunker diterima langsung oleh para pimpinan DPRD Kabupaten Sleman, demikian ungkap Anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2017 DPRD Kabupaten Karawang, Fendi Anwar kepada Fakta Jabar, Sabtu (7/4).
Fendi mengatakan, pada pembahasan kunker di Kabupaten Sleman pihaknya tidak berbicara perihal angka karena serapan anggaran nanti akan ada di Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), tetapi pembahasan lebih kepada kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban kinerja Bupati. “Semisal contoh, ketika Pemerintah Daerah menghabiskan dana satu miliyar untuk program A, kemudian apa outputnya, bagaimana outcome dan benefitnya, apakah sudah dirasakan oleh masyarakat dari dana satu miliyar tersebut. Jadi pembahasan lebih kepada kinerjanya saja,” ujarnya.
Fendi menambahkan, untuk LKPJ Bupati 2017 memang belum selesai karena pihaknya baru melakukan rapat dengan beberapa dinas dan masih melakukan rapat lanjutan. Tetapi jika melihat serapan tentu sangat tinggi capaianya karena bisa rata-rata diatas 92 persen. “Jadi yang sekarang kita lihat itu, sejauh mana pencapaian tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin yang menonjol itu dari infrastruktur, karena dengan anggaran yang hampir Rp. 600 Miliyar, kemudian apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat terkait infrastruktur, selain itu pertanian seperti apa dan lainya, karena meliputi semua leading sektor,” jelasnya.
Masih Fendi menambahkan, nanti setelah LKPJ ini selesai barulah dilaksanakan Sidang Paripurna yang kemudian dipaparkan pandangan oleh tiap-tiap fraksi, setelahnya baru LPJ Bupati. “Jika melihat peraturan perundang-undangan yang sekarang terkait LKPJ, DPRD itu hanya bisa memberikan catatan-catatan, tidak bisa menerima ataupun menolak. Jadi ada aturannya, ketika 3 bulan setelah penggunaan APBD, DPRD tiak memperipurnakan pun tetap berjalan, cuma agar bersinergi tetap harus kita bahas, ” pungkasnya. (lil)
Area lampiran
