Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Sri Rahayu Agustina, SH melakukan sidak ke Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Wanakerta, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Jumat 03 Desember 2021.
Disambut petugas kesehatan, Mak Sri sapaan akrabnya, melihat kondisi bangunan Puskesmas yang begitu mengkhawatirkan. Kondisi gedung tersebut begitu bobrok hingga kabarnya berdiri di atas tanah sengketa.
Kepada Sri Rahayu Agustina, Kepala Puskesmas Wanakerta, Veronica Maulana mengajak keliling bangunan gedung itu. Bahkan buka-bukaan soal bangunan gedung tersebut yang yang menurutnya 85 persen mengalami kerusakan. Bahkan, bangunan tersebut juga berdiri di atas tanah sengketa.
“Atap dalam bangunan ini sudah cenderung akan membahayakan kami selaku pelayan publik yakni masyarakat yang berkunjung untuk berobat,” kata dia kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).
Menurutnya, kondisi bangunan tersebut sudah tidak bisa untuk dilakukan perbaikan sejak awal tahun 2021 lantaran kondisinya begitu rusak parah dan butuh perombakan ulang.
“Beberapa tukang bangunan pun tidak bisa melakukan perbaikan, harus dirombak ulang bilangnya” tutur dia.
Apalagi, lanjut Veronica, di setiap musim penghujan datang, kondisi atap bangunan tersebut rapuh dan dapat membahayakan.
“Ketika hujan turun disetiap ruangan mengalami kebocoran, genteng jatuh, kayu patah,” ujarnya.
Selain itu, disaat hujan turun, dia bersama pegawainya harus mempertaruhkan nyawa untuk mengamankan aset milik negara itu.
“Semua aset pemda seperti bentuk komputer maupun alat dan berkas lainnya harus kita amankan, baru kami mengevakuasi badan kami,” ujarnya.
Selain kondisi bangunan yang sudah bobrok, Puskesmas Wanakerta juga berdiri diatas tanah yg diklaim milik salah satu warga yang saat ini statusnya menjadi tanah sengketa.
“Setiap tahun kami selalu mendapatkan anggaran. Tetapi, tidak bisa melakukan pembangunan apapun diatas tanah ini. Katanya tanah ini berstatus sengketa,” ungkapnya.
Mirisnya, ketika ada bangunan yang masih bisa dilakukan perbaikan dan diadakan penambahan barang atau alat, selalu dirusak bahkan alat-alat prasarana pun sering kali hilang.
“Hanya sekedar memperbaiki Ipal pun dipotong-potong, kemudian toren air belum sehari sudah hilang,” ungkap Veronica.
Dia pun mengaku ketika ingin membangun aula untuk tempat rapat untuk para petugas puskesmas pun harus melalui negosiasi yang begitu alot.
“Awalnya pembangunan aula tidak diperkenankan untuk berdiri, namun setelah negosiasi dan memberikan uang baru bisa melakukan pembangunan,” kata dia.
Dia juga bersama pegawai puskesmas lainnya seringkali mendapatkan teror saat hendak melakukan pembangunan maupun disaat bertugas di puskesmas tersebut.
“Orangnya mungkin yang merasa memiliki tanah ini, tapi kami punya bukti CCTV,” jelasnya.
Veronica yang tak kuasa menahan tangis pun mengaku, ada pihak lain yang telah melakukan intimidasi terhadap pegawainya.
“Saya takut keamanan pegawai saya terganggu keamanannya, karena sudah menjadi bukti kemarin-kemarin, siapapun yang melakukan perbaikan ini (gedung puskesmas) diganggu. Saya mohon, kami bukan mengeluh, tapi ini kejadian, kami tidak mau sendiri agar diperhatikan oleh semua,” ungkapnya.
“Kami bekerja bukan untuk kami sendiri dan kami tidak mengambil keuntungan apapun, kami ini ini pelayan masyarakat tapi tolong hak kami juga dipenuhi, itu saja,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Wanakerta, Tanta Kurnia, membenarkan Puskesmas tersebut berdiri diatas tanah milik warga.
“Saya juga pernah beberapakali minta ke Bupati mulai dari Dadang S. Muchtar, Ade Swara. Bahkan sampai Bupati yang sekarang, tetapi belum ada titik temu dalam penyelesaiannya dengan ahli waris tanah ini,” ujar dia ketika dikonfirmasi.
Lantas, kasus Puskesmas ini pun langsung mendapatkan sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina yang meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang agar segera menyelesaikan permasalahan ini dan jangan sampai terus-menerus dibiarkan.
“Anggarkan ditahun 2022 untuk pembelian tanah. Tetapi harus di Telukjambe Barat, karena tidak bisa melakukan perbaikan diatas tanah milik warga yang bersertifikat. Ini juga harus menjadi prioritas, tentu ini sebagai akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang ada di Telukjambe sampai ke Pangkalan,” ujarnya.
Dia menambahkan, Kapuskesmas Wanakerta begitu sabar dan ikhlas ingin melayani masyarakat, dengan demikian permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi agar masyarakat bisa mendapatkan fasilitas kesehatan serta petugas kesehatan yang bekerja pun mendapatkan keamanan.(red)
