Karawang – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, H. Acep Jamhuri menyampaikan klarifikasi atas data yang menyebutkan Karawang masuk daerah kemiskinan ekstrem di Jawa Barat.
Sekda mengucapkan terimakasih atas saran dan koreksi untuk Pemerintahan Daerah, baik dari Bupati, Wakil Bupati, Perangkat Daerah hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sesungguhnya data dimunculkan Karawang oleh timsus penanggulangan kemiskinan Wakil Presiden bukan karena Karawang miskin ekstrem. Ia meminta harus dilihat data secara jelas. Jika Karawang dilihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diangka 70, 6 persen. Artinya angka yang sudah tinggi.
Jika di Provinsi Jawa Barat , peringkat Karawang tingkat kemiskinan 8,26 persen diatas Kabupaten Purwakarta. Bahkan ada daerah lain yang lebih tinggi, semisalnya Tasikmalaya diangka 11,10 persen, belum lagi Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bandung Barat.
“Kalau menilai Karawang tingkat kemiskinan ekstrem itu salah. Buka seperti itu, tidak terlalu ektrem Karawang. Coba lihat data dari BPS Jawa Barat agar jelas,” kata Sekda, Senin (5/10/2021).
Sekda juga menjelaskan, justru percepatan penanggulangan kemiskinan Karawang dinilai baik. Sejak tahun 2019 dan 2020 kondisi tengah pandemi Covid-19 ada kenaikan IPM.
Kenapa ada tim Wapres penanggulangan kemiskinan menyebutkan Karawang, karena sebelumnya Bupati Karawang, bersama dia ketemu Stafsus Wapres. Kemudian datang ke wilayah Kecamatan Tirtajaya.
“Beliau (stafsus Wapres-red) memilih Karawang, Indramayu, Kabupaten Bandung, Cianjur dan Purwakarta. Lima kabupaten, ini dianggap kepala daerah respon dan keberpihakan terhadap bagaimana skenario penanggulangan kemiskinan. Kalau dilihat data BPS Jabar, jelas banyak daerah yang lebih tinggi angkanya dibandingkan dengan Karawang,” kata Sekda.
Bupati Karawang, lanjutnya, komunikasi dengan pemerintah pusat dinilai bagus dan cepat respon, sehingga tim penanggulangan kemiskinan itu akan datang ke Karawang untuk penanganan kemiskinan secara terintegrasi.
“Hubungan bupati dan pusat bagus. Jadi tim mau datang ke Karawang penanganan kemiskinan. Bukan masuk lima besar daerah miskin. Kita harus dilihat dulu datanya. Tolong klarifikasi dulu jangan sampai membuat gaduh. Pemerintahan Karawang semuanya keberpihakan untuk meningkatkan IPM, ” jelas Sekda.
Sekda juga mengajak untuk membangun Karawang, jangan membuat kegaduhan jika informasi tersebut belum jelas.
“Kalau sayang Karawang, ngaku orang Karawang kita jaga Karawang,” pungkasnya.(red)