Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komite Gugus Tugas Penanganan Covid-19
Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri oleh unsur Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi-fraksi serta para Asisten Setda Kab. Karawang, BPKAD, BPMPD, BPDB, Dinas Kesehatan, Satpol PP bertempat di rumah galeri seni budaya Karawang pada (13/6/2021).
Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar, point utama yang menjadi pokok bahasan ialah vaksinasi, distribusi obat-obatan baik di setiap Rumah Sakit maupun Puskesmas.
“Kita selama dua hari turun untuk menyerap aspirasi ke setiap Puskesmas sebagai pelayanan dasar yang saat ini kami sampaikan pada Pemerintah Daerah melalui gugus tugas Covid-19” ujarnya.
Pada rapat forum tersebut, lebih lanjut dikatakan oleh Pendi Anwar, ada beberapa hal yang belum sempat dilaksanakan oleh gugus tugas Covid-19 untuk kedepannya agar bisa dilaksanakan.
“Kaya edukasi terhadap seluruh Stakeholder Pemerintahan Desa, jadi seluruh perangkat Desa seperti RT/RW, dan besok Pemerintah Daerah akan melakukan zoom meeting dengan 500 perangkat Desa yang ada di Karawang” ujarnya.
Selain itu, kebanyakan aspirasi yang disampaikan oleh setiap Puskesmas di Kabupaten Karawang, menurut Pendi Anwar, diantaranya Puskesmas meminta Dinkes agar obat-obatan penunjang ataupun terapi Covid agar diberikan stok pasokan agar nantinya tidak keteteran.
“Mereka ini menginginkan adanya baper stock obat-obatan, untuk saat ini kan distribusi obat-obatan hanya bisa terealisasi perhari, misalnya di hari ini ada 8 orang yang terpapar maka obat akan di distribusikan di hari, mungkin bagi Puskesmas yang deket dengan Dinkes tidak menjadi permasalahan seperti Karawang Barat, Karawang Timur. Tetapi bagi Puskesmas yang jauh kaya Pakisjaya, Tirtajaya ini kan mereka membutuhkan waktu. Bulak baliknya saja sudah berapa jam” tandasnya.
Belum lagi, aspirasi yang disampaikan kepada DPRD pada saat identifikasi masalah kepada setiap Puskesmas seperti insentif yang masih belum di bayarkan.
“Kalau gak salah, terakhir bulan April atau mei insentif sampai sekarang belum” jelasnya.
Untuk itu, pada hasil rapat forum tersebut, Nakes diharapkan segera untuk melakukan data-data verifikasi.
“Nah tadi udah dijawab sama pak asisten (Asda, red) kalau mau diturunkan ya silahkan lakukan data-data verifikasi karena ini akan menjadi bahan laporan ke kementerian. Untuk anggaran sendiri sudah siap tinggal administrasinya aja,” pungkasnya.(red)
