Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Surat jawaban kemendikbud dirjen guru dan tenaga pendidik kepada Disdikpora Karawang yang menyetujui dilaksanakannya mekanisme penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS), mendapat reaksi keras dari kalangan guru di Kabupaten Karawang. Kalangan profesi “Umar Bakri” ini mengatakan ditiadakannya mekanisme penempatan jabatan kepala sekolah tanpa periodesasi bertentangan dengan undang undang.
Salah seorang guru yang merespon rencana tersebut ialah Dadang Suhendar, staf pengajar sekolah negeri di kabupaten setempat. Kata dia, periodesasi kepala sekolah seharusnya tetap diberlakukan di Karawang sebab mekanisme itu membuka kesempatan pengembangan karir guru selain sejalan dengan Undang Undang Guru dan Dosen.
“Kalau gak ada periodesasi otu inkonstitusiknal, bertentangan dengan undang undang,” tandas pria yang sudah mengajar selama 30 tahun ini.
Hal lain yang dikhawatirkan soal tidak diberlakukannya mekanisme periodesasi di Karawang, lanjutnya, yakni rawan menjadi pemanfaatan kepentingan politik. Selain itu, akan mendzolimi hak dan kewajiban sebagai aparatur negara sebegaimana tertuang dalam undang undang ASN.
“”Lebih ironis akan menutup kesempatan pengembangan karir bagi guru. Seandainya tanpa priodesasi maka akan memaksa kepala sekolah menjadi “pemimpin abadi”. Menjadi kepala sekolah terlalu lama juga tidak baik karena akan cenderung berpengaruh kepada psikologi individu. Tidak mau menjadi guru lagi. Makanya menurut hemat saya, periodesasi mutlak harus diberlakukan,” katanya.
Tanggapan Wabup
Sementara, Wabup Karawang Jimmy Ahmad Zamasyari, ketika ditanya persoalan ini langsung merespon dengan mengatakan, apa yang dikhawatirkan kalangan guru mengenai mekanisme penempatan jabatan kepala sekolah tanpa periodesasi akan menutup ruang pengembangan karir guru.
“Saya sepaham dengan pemikiran guru di Karawang. Karena itu rencana PKKS ini mesti dikaji kembali. Duduk bersama mencari solusi yang terbaik untuk semua,” ujar Wabup Jimmy. (her/red)
