Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana menerima kunjungan kerja Kegiatan Sosialisasi Diplomasi Parlemen “BKSAP DAY” di Kabupaten Karawang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021 di Kantor Bupati Karawang, dengan tema “Urgensi Pembangunan Desa pada Agenda SDGs Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Karawang”.
Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan potensi Kabupaten Karawang sebagai lumbung pangan nasional di wilayah Timur dan penopang industrialisasi di Indonesia melalui 7 Kawasan Industri dengan 1800 pabrik di wilayah baratnya, namun demikian pajak di sektor industri ini belum signifikan menambah pendapatan asli daerah karena masih dominan mengalir ke pusat.
Untuk itu Bupati mengharapkan BKSAP DPR RI bisa menjembatani sinergi dan kolaborasi khususnya di bidang investasi, kerjasama sister city, kerjasama pendidikan untuk semakin meningkakan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang melalui “Karawang Cerdas”, revitalisasi lumbung pangan, dan optimalisasi potensi pariwisata antara lain candi Jiwa di Batu Jaya, monumen dan tempat bersejarah di Rengasdengklok, serta terumbu karang di Pakis Jaya.
Selanjutnya Hafisz Tohir selaku pimpinan delegasi, memaparkan Visi besar kemerdekaanIndonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar implementasi hubungan luar negeri yang Bebas Aktif sesuai UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar negeri. Peran DPR RI dalam politik luar negeri Indonesia sejatinya tidak dapat dipisahkan dari Ketahanan Nasional.
Dalam penyelenggaraannya berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah
maupun non pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) UU No.37/1999. Persfektif inilah yang menjadi dasar Track-2 (Second Track) Diplomasi Parlemen.
Untuk itu BKSAP sebagai Alat Kelengkapan DPR RI dibentuk guna menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) hurup “f” juncto Pasal 113-118 UU No.17/2014 tentang MD3.
Dalam upaya mitigasi pandemi Covid-19, Hafisz Tohir menjelaskan peran BKSAP DPR RI secara garis besar mengacu pada Resolusi PBB mengenai Kerjasama Internasional Menghadapi Covid-19yang implementasinya fokus pada revitalisasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional.
Terkait SDGs, pada tahun 2021 ini sedang disusun Voluntary National Review (VNR) SDGs 2021 yang akan dilaporkan pada forumPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam konteks itu, Hafisz memaparkan SDGs Desa merupakan role model pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu: Pertama,Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa.(red)
