Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Rencana sekolah tatap muka yang akan dilaksanakan tahun ajaran baru ini masih perlu dipersiapkan secara matang dari semua pihak. Baik itu sekolah, guru, siswa dan elemen lain yang berkaitan.
Seperti halnya dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Sri Rahayu Agustina, Selasa (27/4/2021). Menurutnya, secara keseluruhan sekolah tatap muka memang infrastruktur belum bisa dilaksanakan. Sebab, berbagai hal yang belum bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah rombel -nya setiap kelas itu 32 siswa.
“32 siswa ini kalau dibagi dua satu kelas 16 siswa maksimal. Selanjutnya apakah ada tempat cuci tangan satu kelas minimal dua karena tidak boleh berkerumun. Dan selanjutnya bagaimana kesiapan bangku di dalam kelas, apakah ada sekat masing-masing siswa,” katanya.
Lanjut politisi perempuan Partai Golkar Dapil Karawang-Purwakarta, yang tak kalah penting adalah keluhan dari guru. Saat Komisi V DPRD berdialog dengan KCD Karawang, Purwakarta dan Subang. Banyak keluhan kepala sekolah dan guru soal vaksinasi.
Di Jawa Barat sekitar 1600 sekolah, SMK/SMA. Dan jumlah guru kurang lebih 60 ribu. Namun, belum seluruhnya mendapatkan vaksinasi. Baru setengahnya saja yang sudah di vaksinasi.
“Ini menjadi pemikiran kita bersama karena siswa harus aman dan guru nyaman jika sudah di vaksin. Pemerintah harus perhatikan keluhan kaitan dengan vaksin yang disampaikan guru-guru,” katanya.
Jika sekolah tatap muka protokol kesehatan diberlakukan untuk guru dan siswa. Misalnya saja siswa berangkat sekolah harus diantarkan orangtua, bawa bekal makan dan minum di rumah, bawa peralatan shalat masing-masing dan pastikan aman berangkat dan pulang sekolah.
Selanjutnya tidak ada keterpaksaan siswa ini masuk sekolah tatap muka. Dan harus disesuaikan zona kabupaten/kota tingkat kecamatan hingga desa aman atau tidak.
“Sekolah tatap muka memang harus. Apalagi siswa baru masuk. Misalnya kelas 1 SD, kelas VII SMP dan kelas X SMA. Belum lagi SLB. Jika SLB tidak bisa belajar di rumah, karena orangtua tidak siap. Jangankan SLB, untuk SMA/SMK pun tidak bisa terus menerus belajar di rumah. Sebab yang digunakan adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini ada penilaian kepribadian, mental. Bukan hanya nilai mata pelajaran saja,” ujarnya.
Hal ini perlu dievaluasi bersama. Sisi lain pandemi Covid-19 juga belum selesai. Siap tidak siap, jika pemerintah pusat bolehkan tatap muka, kita akan tatap muka.
“Apalagi SMK tidak bisa ditinggalkan adalah praktek lapangan. Kita lihat saja nanti kesiapan sekolah dan guru, agar diberikan vaksin merata seluruh Jawa Barat,” tandasnya.(red)
