Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Karawang – Unjukrasa aliansi mahasiswa Pangkal Perjuangan berujung “jebol” pintu gerbang DPRD Kabupaten Karawang, Selasa (20/10/2020).
Ratusan massa yang datang berkumpul di depan gerbang DPRD. Menutup Jalan Siliwangi menuju Jalan Jendral Ahmad Yani. Mereka juga membakar ban bekas di tengah Jalan dengan berorasi bergantian menolak UU Omnibus Law di Mobil Komando.
Terpantau sejumlah personil kepolisian melakukan penjagaan di balik pintu pintu masuk gerbang DPRD yang telah ditutup oleh petugas.
Juga terlihat personil brimob berjaga di dalam area gedung. Massa aksi yang tidak dapat masuk ke area halaman DPRD Kabupaten Karawang pun hanya bisa menggelar operasi di depan gerbang dengan satu unit mobil komando.
Orator diatas mobil komando menekankan jika aksi demo kali ini, merupakan tuntutan yang berkelanjutan dari apa yang telah dilakukan sebelumnya yaitu penolakan Omnibus Law.
“Kami turun ke jalan karena adanya bentuk ketidakadilan yang telah dilakukan oleh DPR,” kata orator dalam orasinya diatas mobil komando, Selasa (20/10/2020).
Tidak hanya itu, massa dari mahasiswa dan buruh menyatakan sikap untuk menduduki gedung DPRD Kabupaten Karawang sebagai bentuk aksi protes penolakan UU Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR.
Tak lama kemudian massa aksi mulai panas meminta masuk gedung parlemen. Akhirnya mereka menjebol pintu gerbang DPRD hingga kondisinya rusak.
Teriakan terjadin. Sempat terjadi dorong-dorongan dengan petugas keamanan, karena mahsiswa mendesak masuk gedung DPRD.
Sempat terjadi negosiasi dengan Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar jika mahasiswa meminta masuk gedung paripurna untuk melakukan sidang rakyat.
Disepakati. Mahasiswa masuk gedung paripurna. Namun, dibatasi hanya 200 orang saja dan dicek suhu serta cuci tangan sesuai protokoler kesehatan.
Alhasil, mahasiswa masuk gedung paripurna DPRD Karawang dan melalukan sidang di gedung wakil rakyat itu layaknya DPRD membahas Undang-undang.
Mereka mambahas seputar UU Omnibus Law bersama mahasiswa lainnya. Bahkan secara bergantingan tiap kampus menyampaikan pandangan umum atas UU Omnibus Law tersebut.(red)
