Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan di tengah-tengah masyarakat, sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di Kota Pangkal Perjuangan, kampus ini pun menjadi banyak incaran para lulusan sekolah menengah atas, baik dari luar maupun dari dalam Kabupaten Karawang.
Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, ditahun 2020 UNSIKA menjadi bahan polemik oleh banyak pihak, pasalnya ditengah-tengah situasi pandemi covid 19 yang telah menguras begitu banyak energi bagi masyarakat, lantaran harus bertahan hidup dengan segala dampak seperti kesulitan ekonomi, UNSIKA malah menerapkan kebijakan Iuran Pengembangan Istitut (IPI) dengan nilai yang begitu fantastis, bahkan tertinggi mencapai 45 juta rupiah.
Kebijakan tersebut nyata-nyatanya sangat mencekik leher masyarakat yang mengharapkan putra putrinya mengenyam pendidikan di Kampus Negeri di Karawang. Alhasil, kebijakan Rektor UNSIKA itu menuai banyak kritikan dari berbagai pihak, salah satunya dari Advokat Karang Taruna Kabupaten Karawang, sekaligus mantan Presiden Mahasiswa (Presma) UNSIKA tahun 2015-2016, Darus Hayina Umami, SH.
Menurutnya Darus, kebijakan Rektor UNSIKA sangatlah tidak berperikemanusiaan, pasalnya kebijakan tersebut sangat membuat Masyarakat Karawang semakin terpuruk dalam kesulitan yang dideritanya belakangan ini.
“Kebijakan Rektor UNSIKA memberlakukan Iuran Pengembangan Institut (IPI) dengan nilai yang fantastis, menurutku sangatlah tidak berperikemanusiaan karena di tengah-tengah situasi yang serba sulit seharusnya UNSIKA menjadi pelopor solusi bagi masyarakat untuk bisa keluar dari masalah yang diderita karena covid 19, bukan malah membuat Masyarakat Karawang lebih terpuruk dalam kesulitan,” ujar advokat muda itu kepada Fakta Jabar, Jumat (11/9).
Darus menambahkan, terlebih kebijakan Rektor UNSIKA sangat tidak sejalan dengan visi-nya pada saat ia mencalonkan diri sebagai Rektor UNSIKA saat itu, yakni UNSIKA For Society dan jargon Kampus Merdeka. Kenyataanya, kebijakan Rektor ini sangat tidak berpihak kepada masyarakat dan sangat tidak mencerminkan hadirnya kemerdekaan di dalam tubuh Kampus UNSIKA sedikitpun. “Oleh sebab itu, Karang Taruna Kabupaten Karawang, dalam waktu dekat akan melayangkan surat audiensi ke UNSIKA, untuk menanyakan perihal kebijakan tersebut,” pungkasnya. (rls/lil)
