Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang melakukan monitoring ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karawang, Selasa (21/7/2020).
Hal demikian untuk memastikan pelayanan publik di tengah pandemi Covid-19 tetap berjalan baik tanpa terkendala teknis. Selain itu juga dibahas mengenai daftar penduduk potensial pemilih pemilu Pilkada, Pilkades hingga bantuan sosial.
Sekretaris Komisi I DPRD Karawang, Elievia Krissiana, ST mengatakan, data kependudukan menjelang Pilkada dan Pilkades. Pasalnya data KPU dan Disdukcapil harus singkron.
Kemudian, ia juga menyebutkan proses sosialisasi pembuatan akta kematian masyarakat. Ia harapkan sosialisasi secara menyeluruh pada masyarakat. Selanjutnya perlu ada pelaporan secara berkala dari desa dan kecamatan.
“Data kematian hubungan erat dengan Pilkada dan Pilkades. Masih saja ada data masuk sebagai pemilih. Itu sangat rawan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, Disdukcapil juga perlu jemput bola ke desa atau daerah mengenai data akta kematian. Karena akta kematian ini jarang diperhatikan.
“Agar mengetahui datanya secara jelas dan benar, maka perlu ada laporan secara rinci dan berkala,” katanya.
Saepudin Permana, Anggota Komisi I DPRD juga mempertanyakan perpindahan identitas. Jika dari luar Karawang masuk ke Karawang harus lampirkan hasil kesehatan rapid test. Apakah ini berlaku nasional atau hanya di Karawang?
Selanjutnya perekaman KTP. Di kecamatan sudah bisa rekam, ia harap tidak hanya perekaman saja, tapi kecamatan bisa mencetak KTP. Jangan masyarakat yang membuat dari kecamatan kemudian datang ke kota memerlukan biaya, karena bolak balak akhirnya mengenakan biaya ke masyarakat. Tidak hanya rekam tapi sudah bisa di kecamatan mencetak.
“Soal akta kematian tidak hanya Pilkada dan Pilkades, tapi saat ini sedang wabah covid-19 ada bantuan sosial. Di desa masih ada data yang sudah meninggal menerima bantuan. Apakah tidak ada laporan dari daerah ke pusat,” katanya.
Ditambahkan Rosmilah. Menurutnya dalam pembuatan KTP Disdukcapil agendakan rekam KTP mendatangi masyarakat. Pasalnya kesadaran masyarakat masih kurang. Contohnya lanjut usia buat KTP sulit mendatangi tingkat kecamatan. Anak anak muda juga belum rekam KTP. Sarankan perekaman ini prioritaskan desa jauh dari kecamatan.
“Banyak di wilayah perkampungan bayak belum perekaman KTP. Misalnya dari Pakisjaya, Cibuaya.
Ia memberikan apresiasi bulan Juli ini data terkahir KTP sebanyak 12000 lebih. Awalnya sekitar 60.000
Saepudin Juhri juga Anggota Komisi I DPRD mengatakan, protokoler kesehatan di Kantor Disdukcapil selama pandemi covid-19 seperti apa. Pihaknya sempat mengusulkan tiap Dapil bisa pelayanan cetak KTP.
Menjawab itu, Ketua Bidang Disdikcapil Lilis Jayasutisna mengatakan, komunikasi dengan KPU berjalan baik. Belum lama ini Disdukcapil menjadi narasumber di acara KPU.
“Kita sudah komunikasi dengan petugas KPU yang dilapangan, jika menemukan kematian segera melapor dan disarankan buat akta kematian. Sosialisasi kami lakukan ke tim coklit KPU,” katanya.
Kaitan rapid tes, awal coba kesininya pandemi di Karawang jaga keamanan maka diutamakan adanya yang masuk. Sedangkan untuk keluar daerah lain yang pun sama dijaga.
“Yang paling penting itu orang dari luar ke Karawang. Bagi orang Karawang ke luar daerah, mungkin sama perlu ada hasil rapid tes,” jelasnya.
Ia menjelaskan, untuk cetak KTP belum bisa di kecamatan. Namun cetak Kartu Keluarga (KK) sudah bisa di kecamatan. Pihaknya sudah mengajukan UPT, tapi belum ada realisasi.
“Untuk cetak KK tinggal ke kecamatan saja. Tidak perlu ke Disdukcapil,” ujarnya.
Pelayanan akta kelahiran bisa secara online. Yang mengajukan permohonan mengisi berkasnya, kemudian diproses dan hasilnya diantarkan melalui kantor pos.
“Proses pelayanan informasi kita lalukan juga dengan protokoler kesehatan,” pungkasnya. (cim/adv)
