Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Karawang kota lumbun padi serta dikelilingi gemuruh suara mesin industri. Namun, bukan anak ayam saja yang mati dilumbung padi. Warga masyarakatnya pun banyak yang tidak bekerja alias jadi pengangguran belaka.
Selain pengangguran di Kota Industri, kondisi rumah tidak layak huni juga cukup signifikan di Karawang. Sebab itu, tiap tahun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menganggarkan milyaran rupian peruntukan program rumah layak huni (Rulahu). Namun demikian, program tersebut tidak ada kejelasan pemerataan masyarakat yang mendapatkan program tersebut.
Seperti dikatakan Daman (55) Warga Dusun Wanasepi RT 02 /RW 09 Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat. Ia mengaku sudah setahun menunggu perbaikan rumahnya dari Rulahu. Pihaknya sudah mengajukan dari tahun 2019 kepada Pemkab Karawang melalui Bidang Rulahu Dinas PRKP.
“Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan apalagi dibangun. Yang ada hanya janji janji saja dari pemerintah,” ucapnya Minggu (21/6/2020)
Menurutnya, padahal kalau mau dilihat rumah kondisinya sangat memprihatinkan. Biliknya yang dari anyaman bambu sudah bolong. Kayu atap rumah kuda kudanya sudah patah. Apalagi lantai masih tanah bila hujan akibat bocor di dalam rumah jadi lumpur.
“Oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah memberi bantuan rulahu. Karena kami hanya pedagang kacang rebus yang dijual ke Jakarta. Sudah 3 bulan nganggur gak bisa usaha. boro – boro buat bikin rumah. Buat kasih makan 2 orang anak dan cucu juga susah,” katanya.
Junaedi (50) tokoh masyarakat setempat menambahkan, atas nama Daman sudah diajukan permohonan melalui proposal kedinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang. Bahkan menurut kabid H Behaqi akang dibangun tahun 2019. Namun nyatanya sampai sekarang tidak ada realisasi wujud nyata.
“Yang ada hanya janji janji manis isapan jempol. Tapi kalau yang minta atas nama pejabat langsung dibangun,” pungkasnya.
Atas hal demikian, dikonfirmasi melalui ponsel selularnya, Minggu (21/6/2020), Baehaqi Kabid Rulahu Dinas PRKP tidak memberikan jawaban hingga berita ini di redaksi. (ded/cim)
