Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengharapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Jawa Barat dengan keterbukaan. Hal demikian untuk menjaga terjadinya permasalahan pasca pengumuman.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan itu kepada awak media, Jumat (5/6/2020) di SMAN 5 Karawang usai rapat bersama Dinas Pendidikan, Saber Pungli, panitia PPDB Online.
Ia mengatakan, hajat tahunan Dinas Pendidikan ini cukup baik konsep yang disajikan, terhitung sistem dan pembagian zonasi. Pihaknya sebagai wakil rakyat mengkawal dari sebelum pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan. Namun yang menjadi penegasan ia adalah setelah pengumuman yang sering menimbulkan masalah.
“Biasanya masalah itu muncul ketika yang tidak masuk dipaksakan masuk. Bisa lewat jalur keluarga atau lain,” katanya.
Oleh sebab itu, Hadi menegaskan sistem dibuat dengan jelas dan tranparan. Misalnya jalur zonasi datanya harus lengkap. Dari data rumah, jarak rumah dan sebagainya dibuat secara terbuka.
“Jangan sampai secara fakta rumahnya yang dekat sekolah tidak masuk. Sementara yang jauh masuk. Itu yang akan menimbulkan masalah. Atau misalnya jalur prestasi. Siswa memiliki prestasi level tingkat kabupaten, sementara yang lain level provinsi. Tentunya bisa dipastikan yang masuk sesuai level-nya. Ini perlu keterbukaan juga,” tegasnya.
Hadi juga meminta dinas perlu melalukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat agar mengetahuinya. Ia juga memberikan apresiasi untuk Saber Pungli pro aktif, Dinas Pendidikan dan intansi yang saling koordinasi.(cim)
