Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Praktisi Hukum di Kabupaten Karawang, H. Asep Agustian, SH., MH menyatakan hak interpelasi yang diwacanakan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Karawang terus bergulir dan undang polemik. Hal itu mendapatkan sorotan publik.
“Hak interpelasi yang diwacanakan anggota DPRD hanya sekedar buang-buang energi dan biaya di tengah pandemik Covid-19 dan hanya mempertontonkan kepada publik sesuatu yang tidak bijak,” katanya kepada wartawan, Kamis (4/6/2020).
Askun menjelaskan, selama ini wacana interpelasi yang diwacanakan anggota DPRD Karawang selalu menguap di tengah jalan. Alhasil tidak ada realisasi. Sehingga terkesan dagelan politik demi syahwat kepentingan politik segelintir politikus.
“Dari dulu wacana interpelasi cuman ramai gong-nya di awal doang, ujungnya melehoy,” ungkapnya.
Askun menambahkan, jika memang yang dicari mereka hanya bentuk transparansi anggaran Covid-19, itu bisa dilakukan duduk bersama dalam bentuk rapat dengar pendapat (RDP). Apabila mereka mencium adanya penyelewengan anggaran Covid-19, maka laporkan saja ke aparat penegak hukum.
“Karena sudah jelas sanksi penyeleweng anggaran Covid-19 itu adalah di hukum mati atau dipenjara seumur hukum,” tegasnya.
Selain itu, sambungnya, pandemik COVID-19 belum selesai sampai saat ini, artinya ketika pandemik ini masih berjalan, maka anggaran COVID-19 ini pun masih berjalan dan digunakan serta masih ada kebutuhan.
“Kalau minta transparansi mah ya tunggu dulu saja sampai pandemik dinyatakan berakhir. Prematur jika masih berjalan sudah berkoar-koar transparansi,” tandasnya.
Askun meminta, daripada memainkan dagelan politik dengan instrumen interpelasi, lebih baik eksekutif dan legislatif bersinergis bahu-membahu serta gotong-royong bagaimana caranya warga Karawang tidak makin menderita imbas Covid-19.
“Lebih baik pikirkan supaya warga Karawang tidak banyak yang mengganggur dan kelaparan, itu lebih penting dibanding gulirkan interpelasi,” pungkasnya. (red)
