Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, melakukan insfeksi mendadak (sidak) ke Kantor Bulog Subdivre Karawang dan meninjau penggilingan untuk meninjau langsung terkait kualitas beras yang dianggap tidak layak konsumsi dalam program dapur umum di sejumlah Kecamatan, Rabu (13/5/2020).
Adapun rombongan DPRD tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua III yang merupakan Koordinator Komisi II Deden Rahmat, Ketua Komisi II Anggi Rostiana, Wakil Ketua Suci Nurwinda, Sekretaris Dedi Rustandi dan Anggota Natala Sumedha, Dedi Sudrajat, Moch. Dimyati, H. Cita serta Teddy Lutfiana.
“Komisi II hari ini untuk meminta keterangan dari Bulog, dimana ada laporan masyarakat soal kualitas beras dapur umum yang tidak layak dikonsumsi,” ujar Ketua Komisi II Anggi Rostiana.
Anggi mengaku kecewa saat melihat begitu banyak stok beras CPPD di gudang bulog dengan kualitas buruk. Pasalnya, uang APBD yanh digelomtorkan untuk pengadaan beras tersebut terbilang cukup besar, jika melihat harga beras per kilogram sejak tahun 2014 hingga 2019 yang mencapai Rp 10.500 per kilogram.
“Masa iya beras harga Rp 10.500 kualitasnya jelek. Kasian masyarakat. Beras ini dibeli pakai uang rakyat dan dinikmati oleh rakyat, tapi kualitasnya jelek,” cetusnya.
Ia pun meminta pihak Bulog segera menyelesaikan masalah ini. Agar masyatakat dapat menikmati beras yang baik meski pada kelas medium, selayaknya anggaran yang sudah digelontorkan.
“DPRD meminta Bulog memperbaiki beras yang kemarin, karena beras ini dibeli dari rakyat dan selayaknya rakyat juga mendapat yang layak,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Dedi Rustandi mengungkapkan, monitoring ini menghasilkan beberapa rekomendasi menyarankan bahwa bagaimana kualitas yg didisitribusikan dapur umum menjadi sesuai standar medium.
“Kembalikan dan diganti beras baru. Bila ada konsekwensi bisa dibicarakan, beras ini harus layak dan harus uji lab dari BPOm untuk layak dikonsumsi,” pungkasnya.
Sementata Kepala Bulog Subdivre Karawang-Bekasi, Rusli mengatakan, total beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang ada di gudang bulog sebanyak 84 ton. Namun yang disalurkan untuk dapur umum sebanyak 60 ton.
Saat ditanya soal berapa harga beras CPPD tersebut, ia mengaku variatif. Harga Rp 10.500 merupakan harga untuk pengadaan tahun 2019 saja sebanyak 9,5 ton. Namun, ditanya lebih dalam soal rincian, ia nampak ragu untuk menjawab.
“2019 Rp 10.500. Kalau 2014 sampai 2018 itu sekitar delapan ribuan,” paparnya tanpa menyebutkan angka pasti anggaran yang sudah digunakan untuk pengadaan beras tersebut sejak 2014 hingga 2019.
Ia juga mengaku, semua beras CPPD merupakan produk beras Karawang. Kendati digudang bulog yang berada di Desa Amansari, Kecamatan Rwngasdengklok tersapat tumpukan beras impor dari India.(cim)
