Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Problem banjir yang kerap menimpa Desa Karangligar saat musim penghujan, sudah seharusnya menjadi perhatian bersama, terlebih bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, begitu juga Pemerintahan Propinsi dan Pusat.
Sebab, jika melihat kondisi geografis Desa Karangligar yang berbentuk cekungan seperti mangkuk, sehingga titik banjir menyerupai kantung air saat musim penghujan tiba. Terlebih, air yang meluap dari dua sungai besar, yaitu Citarum dan Cibeet, membuat Pemkab Karawang kuwalahan menangani masalah banjir di wilayah tersebut karena membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, H. Abas Hadimulyana mengatakan, diperlukan sinergitas yang lebih baik antar lembaga DPRD Kabupaten Karawang, dengan DPRD Propinsi maupun DPR RI dalam menangani banjir di Desa Karangligar. “Ada banyak wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII diantaranya Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bekasi yang duduk mewakili di DPR RI yang bisa menyalurkan aspirasinya untuk membantu menuntaskan masalah Desa Karang Ligar” ujarnya kepada Fakta Jabar.
Selain di DPR RI, Abas menambahkan, wakil rakyat yang duduk mewakili Kabupaten Karawang di Propinsi Jawa Barat pun tidak sedikit. Sebanyaknya ada sekitar 8 anggota DPRD Propinsi yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, yang juga bisa turut membantu. “Kita harus komunikatif ya, harus bersinergi dari tingkatan pusat, propinsi sampai daerah, karena APBD Kabupaten Karawang jelas tidak mampu sendiri menyelesaikan permasalahan ini,” paparnya.
Masih Abas menambahkan, pihaknya berharap kepada para Anggota DPR RI dan DPRD Propinsi Jawa Barat terutama di Daerah Pemilihan yang mewakili Kabupaten Karawang agar terketuk hatinya, untuk mau bersama- sama membangun Karawang, terutama membantu warga masyarakat Desa Karang Ligar.
“Warga Desa Karangligar tidak cukup hanya dengan diberikan bantuan sembako dan lainnya, namun Warga disana membutuhkan solusi, yang hanya bisa diselesaikan dengan duduk bersama antara ketiga lembaga negara tersebut untuk mencari jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka (warga desa karang ligar.Red) tidak melulu mengalami kebanjiran , jika musim penghujan tiba,” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Abas, bahwa banjir di Desa Karangligar tidak bisa diselesaikan hanya dengan normalisasi dari anggaran Pemda Karawang saja, namun harus ada upaya penyelesaian sehingga Pemerintah Pusat harus tampil menjadi pelopor. Karenanya Pemerintah Pusat dan Daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Desa Karangligar.
“Normalisasi Sungai Cibeet hanyalah program penyelesaian jangka pendek saja, hanya meminimalisir saja, namun untuk benar-benar membebaskan Karangligar dari bencana banjir, perlu bantuan banyak pihak. Dan DPR RI serta DPRD Propinsi bisa membantu terutama dari sisi fungsi budgeting dan Legislasi,” jelasnya.
Diketahui, bahwa Anggota DPRD asal Fraksi Partai Demokrat itu mengalokasikan anggaran penanganan banjir untuk Wilayah Desa Karangligar dari aspirasinya, sebesar Rp. 600 juta. “Meski saya adalah wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II, saya akan sumbangkan sebagian aspirasi saya untuk Desa Karangligar, yang ada di wilayah Dapil I,” pungkas Abas menutup pembicaan. (lil)
