Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang untuk kesekian kali kedatangan tamu. Kali ini rombongan DPPKB Kota Bandung bermaksud sharing dan bertukar informasi perihal pengelolaan dan penganggaran Petugas lapangan KB, baik PNS (penyuluh KB ) maupun Non PNS ( TPD/TPK ).
Kabid Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Kota Bandung, Hj Siti Romlah, beserta rombongan, ingin mendapatkan pengalaman dan pengetahuan perihal pengelolaan dan pembiayaan PLKB , khususnya bagi Non PNS atau TPD ( tenaga penggerak desa )
Hj Sofiah selaku Plt Kadis DPPKB Kabupaten Karawang dalam penjelasannya, menyatakan bahwa Karawang telah mampu melakukan pengadaan Petugas KB lapangan Non PNS yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten.
“Selain petugas yang dibiayai oleh APBD Propinsi Jabar. Lebih dari itu DPPKB karawang juga menganggarkan biaya pendampingan dari APBD Karawang bagi petugas yang dibiayai Propinsi,” katanya.
Menurutnya, saat ini DPPKB Karawang dari 309 kelurahan / desa yang ada hanya memiliki 45 Penyuluh KB PNS yang secara status kepegawaian milik pusat. Namun pada tahun 2010 melalui Kebijakan Gubernur Jabar saat itu dianggarkan pengadaan PLKB non PNS ( TPD ).
“Dimana Karawang mendapatkan 63 orang petugas. Selanjutnya di tahun 2012 pemkab Karawang menganggarkan pula sebanyak 75 orang yang dibiayai APBD kabupaten,” kata dia
Sehingga, lanjutnya, dalam perjalanannya saat ini terdapat 100 orang TPD dari APBD 2 dan 63 dari APBD 1, karena terdapat selisih penghasilan antara tenaga yang di biayai kabupaten dan propinsi maka melalui kebijakan Bupati dr. Hj Cellica Nurachadiana, bagi TPD propinsi mendapatkan biaya pendampingan.
“Secara umum penghasilan diantaranya menjadi sama. Ini pun disesuaikan dengan level pendidikan, antara SLTA, diploma 3 dan S1 / S2,” ujar Hj Sofiah.
Dalam akhir kunjungan, rombongan DPPKB Kota Bandung bertekad mengikuti langkah Kabupaten Karawang dalam peningkatan kesejahteraan para petugas Lini lapangan yang tentunya diharapkan akan berdampak terhadap kemajuan program KKBPK di wilayahnya,” pungkasnya. (cim/rls)
