Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
FAKTAJABAR.CO.ID – Belanja tidak langsung pada APBD Purwakarta 2019 masih terbilang tinggi dibanding belanja langsung. Sehingga pos alokasi anggaran untuk kegiatan Pemkab Purwakarta berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan masih terkendala dengan keterbatasan anggaran.
Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Purwakarta, merilis belanja tidak langsung mencapai Rp1,3 triliun, sedangkan belanja tidak langsung hanya dipatok sebesar Rp800 miliar. Sementara penyerapan APBD 2019 sebesar 90,92%.
Kepala BKAD Purwakarta Norman Nugraha mengatakan, dalam pengelolaan APBD ini komposisi anggaran yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung memang lebih banyak dibandingkan belanja langsung.
Selain itu, belanja tidak langsung itu juga masih lebih banyak dibagi untuk kepentingan masyarakat seperti hibah dan bantuan keuangan. Sementara untuk belanja pegawai menyedot 40% dari kebutuhan belanja tidak langsung.
Norman menambahkan, di 2020 besaran APBD murni ditetapkan Rp2,3 triliun dengan asumsi belum termasuk Bantuan Provinsi (Banprov). Informasi yang diterima pihaknya, banprov untuk Purwakarta akan naik tahun ini. “Tahun lalu besaran banprov Rp34 miliar, 2020 ini jadi Rp129 miliar,” terangnya.
Di bagian lain, Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP), Hikmat Ibnu Aril menegaskan, Pemkab Purwakarta harus menggenjot belanja langsung agar porsinya seimbang.
Dengan terdongkaraknya belanja langsung, maka akan terjadi pemerataan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga harus ikut mengawasi pelaksanaan APBD 2020 agar tidak terjadi kebocoran. “Kami juga akan ikut mengawasi pelaksanaan APBD 2020,” tegasnya.(*)
