KARAWANG – Para pemuda dari wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di tingkat pengurus kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh Perusahaan pelaksana pembangunan Pasar Proklamasi Rengasdengklok. Mengingat, persoalan negosiasi harga lapak telah disepakati oleh para pedagang kaki lima.
Namun demikian, hingga mendekati awal tahun 2020 pihak perusahaan yang ditunjuk oleh Pemkab Karawang mendirikan pasar Proklamasi Rengasdengklok masih jalan ditempat. Bahkan, kekhawatiran Ketua Umum DPP LSM Kompak Karawang, Mukron, terhadap komitmen dan kridibelitas pihak perusahaan pelaksana yang ditunjuk pemkab karawang mulai mendekati kenyataan di akhir tahun 2019.
Melihat itu, menurut OKK KNPI PK Rengasdengklok, Angga, ketika perusahan pelaksana kegiatan pembangunan pasar Proklamasi Rengasdengklok melalui perjanjian kerjasama dengan metode BOT masih juga diam ditempat hingga awal tahun 2020. Tentunya, perusahaan perusahaan milik pengusaha pribumi Karawang juga akan mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut apabila dengan cara kerja yang diperlihatkan seperti sekarang ini.
Bahkan, sambung Dia, tidak sedikit nama pengusaha-pengusaha asli pribumi Karawang yang bisa melaksanakan pekerjaan dengan sistim lelang tender LPSe yang disyaratkan untuk memiliki dana deposit dalam.jumlah tertentu.
“Kalau syarat dan cara kerja Perusahaan pembangunan pasar Proklamasi Rengasdengklok seperti sekarang, kami atau pengusaha lokal juga bisa melaksanakannya, tidak perlu mendatangkan pengusaha luar daerah yang belum jelas kemampuan dari segi keuangan dan kinerjanya. Apalagi, syaratnya hanya setor ke kas Pemda lalu diam ditempat sampai nanti ada dana pembayaran uang muka dari pedagang, baru lanjut bergerak untuk melaksanakan perjajian pembangunan,” jelasnya.
Sementara, Emay Ahmad Maehi, sebagai salah satu pemilik kios di Pasar Tradisional Rengasdengklok hingga mendekati akhir tahun 2019 mengakui belum sampai menerima kejelasan terkait sumber anggaran untuk pembangunan pasar proklamasi Rengasdengklok seperti dilansir media Antara mencapai Rp.116.000.000.000,-.
“Sama kita juga masih menunggu kejelasan soal anggaran yang katanya mencapai Rp.140.000.000.000,- untuk proses pembangunan pasar proklamasi rengasdengklok. Hanya saja, ada tiga point penting yang harus dicatat, satu, pembangunan harus melibatkan masyarakat pasar itu sendiri, kedua, segala kebutuhan pembangunan untuk jaman sekarang sudah tersedia di Rengasdengklok, ke tiga, partisipasi dari para pedagang pasar dalam wadah PPKl dan IPPR dalam proses pembangunan sehingga bisa terlaksana,” ungkapnya. (sgt)