Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Sekretaris DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jabar H. Abun Yamin Syam SE, menyebutkan sampai bulan Desember ini tidak ada aktifitas akad kredit rumah bersubsidi di Bank BTN. Pasalnya hal itu karena kuota pengadaan rumah bersubsidi sudah habis.
“Tahun ini pemerintah menganggarkan cuma untuk 10.000 unit saja sementara ketersediaan rumah sekarang ini sudah jauh melampui angka tersebut,” kata H.Abun kepada media melalui ponsel selularnya, Minggu 10 Nopember 2019.
Menurutnya saat ini pengembang perumahaan khususnya di Jawa Barat cuma bisa ‘stanby’. Rumah yang sudah ready stok itu ada 32 ribu unit dan semuanya tidak bisa diakadkreditkan karena kehabisan kuota. Di Karawang sendiri jumlahnya mencapai hampir 21 ribu yang ready stok.
H. Abun mengaku udah bertemu Presiden Joko Widodo dan dijanjikan akan menambah dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sebanyak 80 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau sebesar Rp 8,6 triliun.
“Kami sudah bertemu pak presiden dan presiden janji akan melakukan penambahan kuota hingga 80 ribu unit. Tapi sampai hari ini janji itu belum terealisasi. Padahal sudah lewat satu bulan. Karena itu kita akan mengejar janji presiden,” tandas H. Abun.
Hanya saja untuk penambahan kuota rumah subsidi ini, perlu disinkronkan lagi dengan bank BTN sebagai pemberi KPR. Kuota bisa ditambah tetapi harus ditunjang oleh kebijakan BTN.
“BTN harus mengevaluasi sistem yang berlaku sekarang. Kalau kuota ditambah tapi tidak ditunjang sama bank BTN dengan sistem yang diterapkan jadinya akan percuma,” ucap H. Abun.
Sementara kalau penambahan kuota itu tidak direalisasikan, terang H. Abun, bukan cuma pengembang saja tetapi semuanya termasuk konsumen juga akan macet. Jadi program pemerintah 1 juta rumah itu akan terkendala karena kuota habis.
“Kita berharap dengan adanya penambahan kuota ini pengembang memiliki harapan untuk menyelesaikan proyek rumah yang sudah siap dilakukan KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Tidak hanya pengembang yang terbantu, akan tetapi masyarakat juga bisa mendapatkan rumah murah,” ucapnya.
Apakah imbas kuota habis ini juga berpengaruh terhadap pengembang-pengembang komersial, H. Abun mengatakan, kesulitan ini juga terutama dirasakan untuk pengembang komersial. “Kalau pengembang komersial dengan harga rumahnya kisaran Rp 350 jutaan bahkan hingga Rp 400 juta maka yang dijual kan fasilitas. Kalau sudah harga seperti itu konsumen lebih memilih membeli rumah yang fasilitasnya bagus,” pungkasnya.(cim/rls)
