Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Terkait dengan polemik pemberitaan disalah satu media online tertanggal 20 Oktober 2019 dengan judul “Legislator : Panitia Pilkades dilarang Mungut Uang” Anggota DPRD Karawang Indriyani, MH meminta pihak yang berkeberatan untuk melakukan somasi atau hak jawab terkait pemberitaan tersebut.
Indri meminta pihak yang berkeberatan menempuh langkah-langkah dewasa sesuai mekanisme yang sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, serta kode etik jurnalistik. UU telah membuka ruang untuk melakukan hak jawab
“Saya secara pribadi juga ingin melakukan klarifikasi bahwa dalam wawancara yang saya lakukan dengan wartawan online tidak pernah ada bahasa “merampok” atau “dirampok” seperti yang dikeluhkan oleh kawan-kawan panitia pilkades. Makanya silahkan lakukan hak jawab oleh kawan-kawan panitia pilkades,” katanya.
Disatu sisi, Indri sebagai anggota DPRD ingin memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat dan penyelenggara pilkades. “Saya ingin pilkades yang akan dilaksanakan ini bebas dari pungutan, bebas dari anggaran yang membebankan calon, sehingga kita harapkan kualitas pilkades bisa menjadi lebih baik,” tegasnya.
Indri berkeinginan kawan-kawan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Jika memang tidak cukup, lakukan proses penganggaran yang komprehensif.
“Saya yakin APBD cukup untuk cover semua anggaran Pilkades. Saya minta OPD terkait dalam hal ini DPMD hitung yang betul kebutuhan anggaran sesuai kebutuhan dimasing-masing wilayah, tidak ada lagi kata-kata pungutan dibawah,tidak lagi ada bahasa sudah disepakati oleh calon, segera ajukan ke TAPD Pemkab, sehingga kami bisa bahas secara maksimal dibadan anggaran,” ujarnya.
Indri juga akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar gelaran pilkades ini bisa berjalan dengan fair, dengan baik, proses pengawasan dalam hal ini inspektorat yang menyangkut anggaran di OPD terkait bisa benar-benar tepat sasaran.
“Dan begitupun saya akan melakukan koordinasi dengan pihak keamanan khusus tim saber pungli terkait dengan permasalahan anggaran-anggaran yang ada dibawah, sehingga pilkades bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.
Terakhir Indri menyampaikan ingin mulai dari desa, agar proses pendewasaan politik itu lahir, money politik yang sering terjadi di tingkatan desa yang berefek besar terhadap proses pemilu legislatif dan maupun pemilihan presiden bisa minimalisir sampai hilangkan.
“Sehingga kualitas dari pemimpin yang kita lahirkan bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.(cim)
