Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Wakil Bupati Karawang H. Jimmy Ahmad Zamakhsyari menanggapi sidak Kepala Disnakertrans Karawang H. Ahmad Suroto, sidak di kegiatan Medical Check Up ratusan pencari kerja di RS Lira Medika Karawang yang kabarnya akan ditempatkan (dipekerjakan) di Yamaha 2 pada Senin kemarin (16/9/2019).
Menurut Kang Jimmy, dalam persoalan rekrutmen tenaga kerja luar Karawang yang disidak Kadisnaker tersebut, sebenarnya tidak jauh dari persoalan calo tenaga kerja yang masih banyak ‘bergentayangan’.
Persoalan tersebut timbul akibat belum adanya sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis IT yang seharusnya mampu dibuat oleh Disnakertrans Karawang.
“Tiga bulan setelah dilantik, sengaja saya mengumpulkan lamaran kerja di rumah dinas. Saya tahu itu bukan tupoksi saya, tapi paling tidak saya punyak hak untuk controlling. Terus kenapa saya ngumpulin lamaran kerja di rumah dinas?. Karena dari hasil kajian analisis menyeluruh di lapangan, persoalan rekruitmen tenaga kerja itu sudah menggurita,” tutur Kang Jimmy.
“Setiap masing-masing instansi selalu ada oknum. Di Disnaker banyak oknum, HRD ada oknum, kemudiaan yayasan penyalur kerja memanfaatkan keberadaaan oknum-oknum tersebut. Karangtaruna ada oknum, aparat desa ada oknum. Saat situasi ini semerawut, sistem yang sistematis belum bisa diciptakan Disnaker, saya ambil alih waktu itu (kumpulkan lamaran kerja di rumah dinas),” timpal Kang Jimmy.
Maksudnya, terang Kang Jimmy, setelah pengumpulan lamaran kerja di rumah dinas selesai dilakukannya, data lamaran kerja tersebut akan diserahkan kepada Disnaker Karawang, setelah dibuatnya sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis IT.
“Kalau di masing-masing instansi itu ada calonya, ya memang faktanya begitu kok. Gak mungkin mereka tiba-tiba datang tiga bis sampai ratusan orang datang dari luar ke Karawang, jika saja tidak ada oknum itu. Jadi yang harus diminta pertanggungjawaban adalah Disnaker. Kenapa sampai sekarang sistem itu tidak ada, ciptakan dong sistem itu,” kata Kang Jimmy.
Sehingga ketika berbicara soal rekrutmen tenaga kerja di perusahaan, Kang Jimmy kembali menegaskan, bahwa seharusnya Disnaker Karawang tidak hanya sekedar berbicara Perda Ketenagakerjaan 60% untuk warga Karawang dan 40% untuk warga di luar Karawang. Melainkan lebih kepada pembuatan sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis IT.
“Bukan hanya ngomongin Perda 60/40 saja, bukan hanya ngomong ini rakyat Karawang harus bisa masuk kerja saja, tapi sistem berbasis IT harus ada. Sehingga koneksi laporan antara perusahaan ke pemda bukan hanya ke Disnaker, tapi ke Disdukcatpil dan sekolah-sekolah yang menjadi binaan, semuanya harus terkoneksi,” kata Kang Jimmy.
Ditambahkan Kang Jimmy, anggaran untuk membuat sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis IT sebenarnya tidak mahal, hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 miliar. “Itu anggarannya tidak lebih dari 5 miliar kok kalau mau diciptakan, selesai itu. Sehingga anak-anak sekolah (pencaker) bisa konek nanti mengakses semuanya. Gak kayak sekarang masih manual dan jadul banget. Jadi keberadaan calo, kalau pakai sistem seperti itu pasti hilang,” kata Kang Jimmy.
Apakah pengawasan rekrutmen tenaga kerja dari Disnaker Karawang lemah, sehingga masih banyak rekrutmen tenaga kerja dari luar Karawang tanpa sepengetahuan Disnaker?
“Mau ngawasi apa, wong sistemnya belum ada. Maka dulu saya ngambil alih itu tadinya mau menciptakan sistem itu, seandainya dulu disetujui bupati. Masalahnya dulu tidak disetujui, dan bupati minta serahkan semuanya ke Disnaker. Sekali lagi kelemahannya di sistem, sehingga memungkinkan masih banyak calo naker bergentayangan,” tandas Kang Jimmy.(cim/rls)
