FAKTAJABAR.CO.ID – Biaya pendidikan untuk jenjang SMA dan SMK di Jawa Barat akn digratiskan mulai tahun anggaran 2020. Biaya yang digratiskan itu adalah pungutan sumbagan pembinaan pendidikan (SPP).
Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil, dalam acara Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar) Gubernur Jabar dengan para bupati dan wali kota se-Jabar, triwulan 2 tahun 2019 di hotel Prima Sangkanurip Resort, Jalan Raya Panawuan 121, Cilimus, Kabupaten Kuningan, Kamis 11 Juli 2019.
Rencana pembebasan biaya SPP bagi siswa SMA dan SMK di setiap kabupaten dan kota di Jabar mulai tahun itu merupakan satu hal yang akan dilakukan dalam rangka menyukseskan program akses pendidikan untuk semua. Akses pendidikan untuk semua itu sendiri adalah salah satu dari sembilan program prioritas pembangunan Jabar tahu 2020.
Dalam acara yang dihadiri para bupati dan wali kota se-jabar, serta sejumlah pejabat dari beberapa kementerian terkait, Ridwan Kamil menyebutkan untuk tahun anggaran 2020 Pemprov Jabar telah menetapkan sembilan prioritas pembangunan. Terdiri atas, akses pendidikan untuksemua, desentralisasi layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, pendidikan agama dan tempat ibadah. Kemudian, infrastruktur dan konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis golongan ekonomi lemah, serta inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.
“Pertama askses pendidikan untuk semua. Jadi per (tahun) 2020, mohon kerja samanya, SPP di SMA dan SMK di wilayah bapak ibu (di kabupaten dan kota di Jawa Barat) akan digratiskan,” ujar Ridwan Kamil, disambut tepuk tangan para bupati dan wali kota serta ratusan pejabat dari kabupaten dan kota yang diajak serta para bupati dan wali kotanya mengikuti acara terssebut.
Ditanya “PR” terkait hal itu dalam satu kesempatan wawancara sejumkah wartawan seusai acara tersebut, Ridwan Kamil meyakinkan penggratisan SPP untuk SMA dan SMK di Jabar akan diterpkan mulai tahun anggaran 2020. “Tahun depan. Sudah dianggarkan dengan subsidi silang dengan kabupaten dan kota yang lebih mampu,” ujarnya. (*)