Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
PURWAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto meminta seluruh kader Golkar di Jawa Barat untuk tunduk dan mematuhi keputusan DPP partai berlambang pohon beringin tersebut yang telah mengambil keputusan untuk mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Anggota DPR RI Daniel Muttaqien pada Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Jawa I Ratu Dian Hatifah dalam keterangannya hari ini Selasa (7/11) saat dihubungi.
“Dalam surat rekomendasi itu kan muncul item, seluruh kader harus mengikuti perintah DPP Golkar. Maka harus patuh. Tidak boleh ada kader yang tidak patuh,” tegasnya.
Sebagai induk dari sebuah partai, DPP Golkar diakuinya sudah menyiapkan sanksi bagi siapapun kader yang tidak mengikuti arahan Partai Golkar di Pilgub Jawa Barat. Ini karena, menurut dia, kesolidan merupakan kunci utama dalam meraih kemenangan dalam kontestasi politik.
“Ada semacam sanksi, karena kan itu peraturan yang harus dilaksanakan dan disepakati oleh semua kader,” katanya.
Secara pribadi dan institusi partai, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menurut Ratu sudah memerintahkan kepatuhan kader di seluruh tingkatan dalam mengawal pelaksanaan rekomendasi dukungan untuk Ridwan Kamil – Daniel Muttaqien di Pilgub Jawa Barat. “Iya, Pak Setnov juga sudah perintahkan,” tuturnya.
Terkait aksi penolakan yang muncul dari arus bawah Golkar Jawa Barat dan pernyataan kesolidan dukungan kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menurut Ratu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto berada dalam posisi tegak lurus terhadap rekomendasi DPP.
“Sikap Pak Setnov ‘keukeuh’ ya bahwa elektabilitas Ridwan Kamil menjadi patokan utama dan memerintah seluruh kader untuk patuh memenangkan Ridwan Kamil,” tandasnya.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar pun sudah mengimbau kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak pindah partai meski mendapat dukungan besar dari warga Jawa Barat dan calon partai pengusung seperti PDIP dan Hanura.
“Imbauan kami kepada Kang Dedi agar beliau tidak pindah partai meskipun mendapatkan dukungan yang besar dari warga Jawa Barat untuk mencalonkan. Acuannya Kartu Tanda Anggota Golkar yang beliau pegang. Kalau tidak patuh, kami ada sanksi, Pak Setnov punya hak preogatif,” pungkasnya. (hky)
