SUBANG – Pemerintah wajib menyejahterakan personel aparat pertahanan dan keamanan negara. Bukan sekedar internal TNI-POLRI, namun menjaga kemanusiaan. Kesejahteraan ini bukan hanya menyangkut ketahanan dan keamanan bangsa dan negara saja. Tapi, juga menjaga kemanusiaan setiap anak bangsa.
Demikian disampaikan oleh Koordinator KITRA (Koalisi Untuk Kesejaheteraan)TNI-POLRI, Vini Widianti dalam suatu kesempatan. Dia berpendapat bahwa Negara akan aman, rakyat bisa sejahtera bila TNI-POLRI disejahterakan.
“Mereka akan bekerja lebih keras untuk menjaga setiap jengkal dan jiwa warga indonesia. Bila TNI-POLRI sejahtera maka tentu seluruh waktu, energi dan keterampilan mereka tidak perlu terbagi atau terbelah demi mencari uang tambahan bagi keluarganya. 24 jam waktu ini digunakan total untuk negara dan rakyat sebab kebutuhan keluarga depannya dijamin oleh negara,” ungkap Vini saat melakukan Sosialisasi KITRA di Pertigaan alun-alun Kabupaten Subang, Jum,at Sore(30/05/2019).
Bagi KITRA, Pemiskinan yang menimpa TNI-POLRI dipicu ketiadaan Konsepsi Negara yang tegas terkait kesejahteraan, sebabnya pemerintah hanya mematok gaji berdasarkan kebutuhan pokok atau asumsi biologis saja, habis hanya buat makan dan kenyang.
Bagi KITRA, ini bukti pemerintah tidak punya rujukan konsepsional yang dibangun diatas nilai kemanusiaan dan ke-Indonesiaan, tentunya ini bencana yang sangat berbahaya bagi jutaan keluarga Indonesia. Pemerintah mengabaikan hak-hak kemanusiaan TNI-POLRI, padahal penghasilan mereka adalah satu-satunya sumber ekonomi jaminan bagi keluarga, kebutuhan spiritual, social dan budayanya sebagai warga Indonesia.
“TNI-POLRI adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh negara, mereka adalah pahlawan yang menegakan konstitusi, setiap saat siaga melindungi ratusan jiwa, tapi siapa yang perjuangkan hak-hak mereka dan hak keluarganya,” tandasnya.
KITRA meminta agar Presiden Jokowi dapat mewujudkan kesejahteraan TNI-POLRI sesuai janji Nawacita, DPR RI dan Bappenas agar segera merealisasikan tuntutan KITRA demi kejayaan NKRI.(mai)