Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
KARAWANG – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang menyebutkan, biaya untuk pembangunan rumah layak huni (Rulahu) belum mencukupi. Alhasil pihak PRKP mengharapkan bantuan dana Corporate Social Responcibility (CSR) perusahaan untuk pembangunan Rulahu di Karawang.
“Anggaran tersebut belum mencukupi untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Pemerintah baru dapat membangun sebagian dari puluhan ribu rumah tidak layak huni,” kata Kepala Dinas PRK Kabupaten Karawang, Ramon Wibawa Laksana kepada wartawan, di Kompleks Pemda Karawang.
Menurutnya dalam pembangunan Rulahu, tidak bisa sendirian. Ia butuh dukungan dari perusahaan industri melalui dana CSR. Selama ini CSR perusahaan untuk kegiatan sosial lainnya.
“Kami minta disisipkan untuk rulahu dari dana CSR,” kata Ramon.
Ia menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah daerah akan membangun sebanyak 6.400 rumah layak huni. Saat ini PRKP sudah berhasil membangun 2.800 unit rulahu dan sisanya sebanyak 3.600 unit.
Sisanya ini, kata dia, akan dikerjakan dalam waktu tiga tahun yaitu 1.200 unit setiap tahun.
“Jika ada dukungan dari perusahaan industri yang beroperasi di seputar kawasan atau zona industri akan sangat membantu untuk memperluas jangkauan penerima rulahu,” katanya.
Menurut Ramon, CSR perusahaan cukup efektif mendukung program pemerintah dalam pembangunan rumah layak huni. Saat ini diyakini puluhan ribu rumah tidak layak huni masih banyak berdiri di Karawang.
Pemerintah Kabupaten Karawang berupaya membantu dengan program rumah layak huni. Namun, karena keterbatasan anggaran tidak semua warga dapat menikmati program tersebut.
rutilahu”Jadi kami punya program rulahu untuk untuk 6.400 unit sesuai kemampuan keuangan kita. Setiap unitnya kita sediakan anggaran sebesar Rp41 juta jadi sampai selesai. Program rulahu mencapai Rp262,4 miliar,” tandasnya.(cim)
