Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
FAKTAJABAR.CO.ID – Sebanyak 50 ribu kepala keluarga tidak mampu mulai tahun ini akan mendapatkan bantuan beras dari Pemkab Purwakarta. Bantuan beras kualitas premium ini diserap dari beras petani sebanyak 40 ton.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, mengatakan itu. Kata dia, pihaknya telah bekerja sama dengan Bulog, untuk penyerapan beras kualitas premium. Beras tersebut akan dibagikan setiap tiga bulan sekali. Masing-masing keluarga miskin akan mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram per jiwa.
Menurut Anne, pihaknya sengaja mengalokasikan anggaran untuk pengadaan beras ini. Tujuannya, beras tersebut sebagai subsidi bagi warga yang benar-benar tidak mampu. Sebelumnya, ungkap Anne, ada bantuan bagi warga miskin. Namun bentuk kegiatannya berbeda.
Mulai tahun ini, lanjut Anne, bantuan bagi warga miskin diberikan dalam bentuk beras premium. “Sebenarnya, di kita itu tidak ada warga yang rawan pangan. Tetapi, keluarga miskin jumlahnya cukup banyak. Bahkan, keluarga yang rawan miskin, jumlahnya ad 30 ribu KK, di luar yang 50 ribu KK itu,” jelas Anne.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Agus Rachlan Suherlan, membenarkan jika tahun ini ada pengadaan beras premium sebanyak 40 ton. Selain bekerja sama dengan Bulog, pihaknya juga akan bekerja sama dengan petani untuk pengadaan beras tersebut. “Jadi, jika dinominalkan beras itu harganya yang setara Rp 12 ribu per kilogramnya,” ujar Agus.
Bantuan beras ini, sambungnya, untuk mengantisipasi rawan pangan. Meskipun hingga saat ini, dari 192 desa dan kelurahan yang ada, tidak ada satupun wilayah yang masuk rawan pangan. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya untuk menjaga kestabilan bahan pangan bagi warganya. Terutama, bagi keluarga tidak mampu.
Apalagi, sambung Agus, penerima bantuan beras ini, diprioritaskan merupakan keluarga yang tak tercatat sebagai penerima bantuan pangan nontunai (BPNT). “Jadi, kedepan warga yang tak menerima BPNT, tetap akan mendapatkan bantuan beras yang bersumber dari APBD kabupaten,” tuturnya. (red)
