Fakta Jabar Cerdas Mengupas Lugas Mengulas Selalu Menjadi Referensi
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Golkar Hj.Sri Rahayu.SH
Karawang – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Golkar Hj.Sri Rahayu.SH menggelar reses II tahun sidang 2024 – 2025, untuk menampung aspirasi masyarakat serta menyampaikan program dan visi misi Gubernur Jawa Barat.
Reses berlangsung pada Rabu (12/03/2025), di Aula Kantor Desa Sukamulya , Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang yang di hadiri oleh perwakilan warga dari Desa Sukamulya, Desa Bayur Kidul, Bayur Lor, Kiara Jarong, Langgensari, Cipto Kadus Pulo Parako,Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda.
Kegiatan reses ini merupakan bagian dari tugas wakil rakyat untuk mendengarkan langsung kebutuhan, keluhan, dan harapan masyarakat di daerah pemilihannya.
Selain itu, Sri juga memberikan informasi terkait perlindungan Perempuan dan Anak serta menginformasikan program-program yang telah atau akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta menyampaikan visi misi Gubernur Jawa Barat untuk pembangunan daerah Jawa Barat menjadi Jawa Barat Istimewa.
Program dan Visi Misi Gubernur Jawa Barat diantaranya Insfratruktur Pembangunan, Tenaga Kerja, Pendidikan, Kesehatan, Rutilahu dan UMKM.
Reses seperti ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan wakil mereka, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat. Selain itu, kesempatan ini juga memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami arah kebijakan pemerintah provinsi dan bagaimana program-program tersebut akan berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka.
Sesi tanya jawab Sri Rahayu menerima keluhan dari salah satu perwakilan Warga Terkait adanya oknum yang meminta administrasi jutaan rupiah kepada warga penerima rutilahu.
Sri Rahayu menambahkan, penerima Rutilahu harus tepat sasaran, tidak dipungut biaya apapun dan bukan jadi L
ladang pungli oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Keluhan tersebut akan di sampaikan langsung ke pemerintah daerah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.(red/fj)
