
Hj Sri Rahayu Agustina,SH
Karawang – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) dari Komisi I Fraksi Golkar, Hj. Sri Rahayu.S.H melakukan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Sosialisasi Perda dilakukan di Kampung Gang Batas, Kelurahan Nagasari, Kec Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Jumat (14/02/2025). Dalam sosialisasi tersebut, hadir sejumlah masyarakat dari kalangan ibu-ibu maupun bapak-bapak Kampung Gang Batas.
Dalam sambutannya Mak Sri menyampaikan, Perda Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan berisi penguatan SDM perempuan di berbagai bidang kehidupan yang menjadi target dari penyelenggaraan perlindungan perempuan.
“Isi dari Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini adalah upaya peningkatan SDM dengan penekanan peningkatan SDM sehingga dapat membentuk perempuan yang kompetitif”, jelas legislator Partai Golkar Dapil X Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.
Mak Sri menjelaskan, isi Perda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, mendorong kepemimpinan perempuan dan posisi tawar perempuan dalam mengambil keputusan.
Kemudian, tambah Sri, meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola perekonomian (UMKM). mencegah segala bentuk kekerasan, memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, mewujudkan kewajiban Pemda, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan serta mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
“Sesuai dalam isi Perda yang tertuang dalam pasal 4 Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan memiliki tujuan bagaimana peran serta dan partisipasi perempuan dalam kehidupan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kaum perempuan mewujudkan harapan tersebut,” kata Sri.
Dikatakan Sri, pemerintah di daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan sehingga perempuan dapat berdaya mengembangkan kompetensinya.
“Melalui penyebarluasan Perda ini teknisnya adalah penguatan SDM perempuan dapat diimplementasikan dan dilakukan melalui bidang pendidikan, baik formal maupun informal, meningkatkan skill sesuai bidang yang akan ditekuninya,” tukasnya.
Sri Rahayu berharap, dengan adanya Perda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, dapat menurunkan angka ( KDRT ) Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (red/fj)