Karawang – Pemerintah Daerah Karawang mengadakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak pada Kamis (21/11) di Hotel Akshaya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang, Mari Fitriana menyampaikan ada 6 titik penyimpanan logistik tingkat kecamatan yang tidak berada di kantor kecamatan secara langsung. Ia menerangkan untuk di Kecamatan Ciampel saat ini sedang dilakukan renovasi, kemudian untuk 5 titik lainnya disebabkan oleh lokasi di dalam kantor kecamatan yang tidak representatif.
“Tadinya memang ada 9 tapi kita meminta data ulang kaitan gudang logistik di tingkat kecamatan dan data terbaru ada 6. Satu di Batujaya, Ciampel, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Jayakerta, Tirtajaya. Kalau di Ciampel itu kantor kecamatannya sedang di renovasi kalau 5 kecamatan lainnya karena kondisi di dalam lingkungan kecamatan tidak representatif digunakan untuk pemilihan. Akhirnya kita mengambil kebijakan untuk menyewakan gudang di luar kantor kecamatan,” ujarnya
Selain digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Logistik, gudang tersebut nantinya akan digunakan sebagai tempat rekapitulasi. Saat ini beberapa logistik telah di distribusi ke setiap kecamatan dan akan dilakukan monitoring pada Minggu (24/11).
“Gudang ini tidak hanya digunakan sebagai tempat logistik tapi akan digunakan untuk tempat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Tanggal 24 November nanti KPU Karawang akan melakukan monitoring untuk gudang logistik tingkat kecamatan dan posisi logistik juga akan bergeser ke PPS,” tambahnya.
Proses distribusi dimulai sejak Senin (18/11). Setelah itu untuk logistik kotak pemilihan Gubernur akan di distribusikan pada tanggal 23 November.
“Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari kantor kecamatan tapi dimanapun letak gudang logistik prinsip pengamanan tetap sama, pertama dari KPU lalu Bawaslu, kepolisian dan TNI. Alhamdulillah mulai dari tanggal 18 November sampai hari ini distribusi perlengkapan di luar kotak lalu besok sampai tanggal 23 distribusi kotak pemilihan Gubernur tidak ada kendala apapun karena semua sudah terencana. Tingkat TPS itu paling lambat satu hari sebelum pemilihan. Setiap proses distribusi semua ada pengawalan ketat dari pihak kepolisian,” lanjutnya
Camat Cibuaya, Agus Soemantri mengatakan untuk di wilayah Kecamatan Cibuaya rute jalan menuju 2 lokasi TPS mengalami kesulitan. Pihaknya telah memberikan informasi kepada pihak KPU dan Bawaslu.
“Di kita ada 2 TPS yang masuk ke dalam rawan bencana, tapi sudah disampaikan kepada penyelenggara pilkada. Bukan TPS nya tapi akses jalan menuju TPS, kita sudah siap dengan bencana seperti mobilisasi masyarakat. Kalau memang harus disediakan kendaraan kita menunggu instruksi dari penyelenggara pilkada,” ungkapnya.
Pejabat Sementara (PJs) Bupati Karawang, Teppy Wawan Dharmawan menyatakan dirinya telah mendapatkan informasi terkait keamanan proses pilkada di Karawang dari aparatur kepolisian. Adanya sistem keamanan yang telah diterima tersebut dapat mencegah terjadinya kerusuhan seperti di daerah Sampang.
“Salah satu kewajiban pemerintah itu memberikan fasilitas, artinya dalam penyelenggaraan pilkada itu pemerintah daerah memberikan fasilitas mulai dari pemberian anggaran sampai dengan membantu mengawasi distribusi logistik tepat waktu dan mengantisipasi terjadi bencana. Sejauh ini saya mendapatkan keyakinan dari aparat kepolisian tidak sampai terjadi seperti di Sampang,” tutupnya.(red/fj)