KARAWANG – Deklarasi Pilkada Damai sebagai bentuk upaya dalam mencegah adanya potensi pelanggaran.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karawang menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Partipatif Deklarasi Pilkada Damai Berintegritas pada Minggu (17/11). Ketua Bawaslu Karawang, Engkus Kusnaedi mengatakan melalui kegiatan ini mengajak seluruh pasangan calon dan tim pemenangan untuk melakukan pilkada tanpa ekses serta menaati aturan Undang-Undang. Selain melakukan tandatangan deklarasi, pihaknya pun mengadakan jalan sehat.
“Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan deklarasi pilkada damai, mengajak pasangan calon dan tim pemenangan untuk menciptakan Pilkada yang damai dan berintegritas. Jadi tidak ada ekses apapun dan berintegritas dijalankan sesuai dengan aturan Undang-Undang,” ujarnya
Sementara itu Gina Fadlia Swara, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 mengungkapkan hingga sekarang masih tetap melakukan konsolidasi untuk masing-masing kecamatan hingga desa. Selain itu telah memberikan pelatihan bagi semua saksi di setiap TPS. Ia menyebutkan mempunyai target sebesar 65 persen.
“Kita persiapannya secara bertahap konsolidasi tim pemenangan di masing-masing kecamatan hingga desa dan telah melakukan pelatihan saksi di masing-masing TPS. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh 65 persen,” ungkapnya.
Ia melanjutkan saat ini telah mengalami peningkatan perolehan suara di dapil 5 dan 6, meski begitu persaingan di dua dapil tersebut masih sangat ketat. Kemudian untuk di dapil lainnya pun terjadi peningkatan suara yang signifikan.
“Untuk dapil 5 dan 6 Alhamdulillah banyaknya saya, Pak Acep, Dewan, Bu Cellica dan partai koalisi turun ada peningkatan. Untuk di dapil lainnya cukup baik perolehan suaranya, sampai dengan saat ini informasi yang saya dapatkan Insyallah kita bisa unggul,” tambahnya
Pejabat Sementara (PJs) Bupati Karawang, Teppy Wawan Dharmawan menyatakan melalui kegiatan tersebut dapat mencegah adanya potensi pelanggaran Pilkada. Selain itu menghimbau kepada semua pihak untuk dapat mempunyai komitmen sesuai dengan peran masing-masing.
“Sosialisasi pengawasan partipatif ini sebagai upaya untuk meningkatkan kerja pencegahan dari berbagai potensi pelanggaran Pilkada. Saya berharap semua pihak memiliki komitmen yang sama sesuai dengan peran dan kewenangannya,” pungkasnya.(red/fj)